JAKARTA, TimeNUSANTARA — Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah. Hal ini ditandai dengan kehadiran Asisten Bidang Administrasi Umum, Dr. Hi. Abdul Nazarudin Maloho, yang mewakili Bupati Bolaang Mongondow Utara, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta pada Jumat (10/10/2025) kemarin.
Rakornas TPAKD ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, aman, dan terjangkau hingga ke pelosok negeri. Kehadiran perwakilan Pemda Boltara dalam kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mendukung program strategis nasional di sektor keuangan, SEJALAN dengan upaya Pemerintah Pusat untuk mewujudkan visi Asta Cita.
Baca juga: Pemda Boltara Akan Gelar Tabligh Akbar Bersama Ustaz Abdul Somad Dan Habib Salim Aljufri
“OJK mendorong agar seluruh TPAKD di daerah melakukan langkah-langkah strategis demi tercapainya target inklusi keuangan nasional, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat dengan mudah memanfaatkan layanan keuangan formal,”ungkap Maloho.
Menurut Maloho, selain koordinasi dan evaluasi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dengan peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, yang akan menjadi pedoman arah kebijakan nasional dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah, terutama untuk pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dewan Komisioner OJK, Gubernur Sulawesi Utara, serta 232 kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Malohopun berharap sinergi antara pemerintah Daerah Boltara dan OJK semakin kuat dalam mewujudkan akses keuangan yang merata, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat Boltara untuk menikmati layanan keuangan yang inklusif dan berkeadilan.
(Fadlan Ibunu)
