WFH ASN Jangan Jadi “Hari Libur Terselubung”! Wamendagri Minta Publik Awasi, Siap-Siap Diviralkan Jika Bandel

Sabtu, 11 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan pernyataan tegas terkait pengawasan ketat ASN saat menjalani Work From Home (WFH), Jumat (10/4/2026). Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi hingga melaporkan pelanggaran melalui media sosial.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan pernyataan tegas terkait pengawasan ketat ASN saat menjalani Work From Home (WFH), Jumat (10/4/2026). Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi hingga melaporkan pelanggaran melalui media sosial.

NASIONAL, TimeNUSANTARA – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat kini memasuki fase pengawasan ketat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto secara tegas mengingatkan: WFH bukan alasan untuk bersantai, apalagi keluyuran di luar rumah.

Dalam pernyataannya di Bogor, Jumat (10/4/2026), Bima Arya bahkan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. ASN yang kedapatan “berkeliaran” saat jam kerja WFH dipersilakan untuk dilaporkan—bahkan diviralkan di media sosial.

“Kalau tidak patuh, silakan posting di media sosial. Viralkan saja, tidak apa-apa,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak main-main dalam memastikan disiplin ASN tetap terjaga, meskipun bekerja dari rumah. WFH ditegaskan bukan bentuk kelonggaran, melainkan bagian dari sistem kerja yang tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pengawasan pun tidak hanya mengandalkan masyarakat. Secara internal, sistem kontrol berlapis telah diterapkan. Mulai dari pemantauan absensi digital, hingga pengawasan langsung oleh pimpinan melalui sambungan telepon maupun video call secara acak.

“Kalau tidak siap saat dihubungi, tentu ada konsekuensi. Ini pengawasan berjenjang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, menjelaskan bahwa ASN wajib melakukan presensi sebanyak tiga kali dalam sehari selama WFH, lengkap dengan swafoto berbasis lokasi.

Absensi dilakukan pada:

Pagi: 07.00 – 07.30 WIB

Siang: 13.00 – 13.30 WIB

Sore: 16.30 – 17.00 WIB

Seluruh presensi wajib dilakukan dari rumah, dengan sistem yang langsung mendeteksi koordinat lokasi melalui aplikasi resmi pemerintah.

“Namanya juga Work From Home, jadi tidak boleh dilakukan di tempat lain selain rumah,” tegas Dani.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 800.1.5/1633-BKPSDM Tahun 2026, yang mengatur penyesuaian mekanisme kerja ASN dalam rangka efisiensi anggaran dan penghematan energi.

Langkah tegas ini sekaligus menjadi peringatan nasional: di era digital dan transparansi publik, ASN dituntut semakin profesional. Tidak ada lagi ruang untuk menyalahgunakan sistem kerja, karena masyarakat kini ikut menjadi “mata pengawas”.

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati
Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital
Mengenal Peran Audit Internal dalam Mengawal BLT Dana Desa
Prabowo Ajukan Tambahan APBN, Targetkan 70 Ribu Polhut di Tengah Perombakan Besar Jajaran Polri
WOW! Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:06 WITA

Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati

Kamis, 22 Oktober 2026 - 17:55 WITA

Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA