PKB Angkat Bicara Soal OTT Gubernur Riau

Selasa, 4 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar/Doc: Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar

Gambar/Doc: Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar

JAKARTA, TimeNUSANTARA — Kejutan besar mengguncang jagat politik Tanah Air. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan menjaring Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Provinsi Riau. Tak tanggung-tanggung,10 orang diamankan dalam operasi senyap tersebut.

“Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (3/11/2025), di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Saat dikonfirmasi, Budi membenarkan bahwa salah satu yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid.

Baca juga:

BREAKING NEWS: Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Kasus Korupsi Proyek Daerah

Menanggapi kabar panas ini, Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, menyatakan partainya mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh lembaga antirasuah tersebut. Ia menegaskan bahwa PKB berdiri di garda depan dalam komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

“Sebagai anggota DPP PKB, tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ais kepada wartawan di Jakarta.

“Prinsip kami jelas pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.”

Lebih jauh, Ais menegaskan bahwa kasus OTT ini harus menjadi cermin keras bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatan.

“Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan. Kami berharap peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi semua pejabat publik dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas menjalankan amanah rakyat,” tegasnya.

PKB, lanjut Ais, akan terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, KPK hingga kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Publik menanti apakah sang Gubernur benar-benar terseret dalam pusaran korupsi atau sekadar korban dari lingkaran birokrasi yang kotor.

Berita Terkait

Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital
Mengenal Peran Audit Internal dalam Mengawal BLT Dana Desa
Prabowo Ajukan Tambahan APBN, Targetkan 70 Ribu Polhut di Tengah Perombakan Besar Jajaran Polri
WOW! Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya
Kursi Menkeu Berpindah dalam Hitungan Jam, Daerah Menanti: Benarkah APBD 2027 Bakal Kembali Normal?
Wakapolri Resmikan Modernisasi Fasilitas Akpol, Dapat Dukungan Penuh dari Para Alumni
Kepala BGN Dr. Sudaryono Perkuat Standar MBG, Wartawan Diminta Awasi Yayasan
Kabar Gembira, Tukin Prajurit TNI Resmi Naik

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 17:55 WITA

Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital

Senin, 19 Oktober 2026 - 23:44 WITA

Mengenal Peran Audit Internal dalam Mengawal BLT Dana Desa

Kamis, 8 Oktober 2026 - 23:21 WITA

Prabowo Ajukan Tambahan APBN, Targetkan 70 Ribu Polhut di Tengah Perombakan Besar Jajaran Polri

Rabu, 30 September 2026 - 07:58 WITA

WOW! Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya

Senin, 14 September 2026 - 23:45 WITA

Kursi Menkeu Berpindah dalam Hitungan Jam, Daerah Menanti: Benarkah APBD 2027 Bakal Kembali Normal?

Berita Terbaru