POHUWATO, TimeNUSANTARA.com– Kebijakan Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang mengeluarkan surat peringatan penghentian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di tiga desa menuai sorotan. Pemerintah daerah dinilai tidak boleh hanya menunjukkan ketegasan melalui surat peringatan, tetapi harus mampu membuktikan bahwa penegakan hukum benar-benar berlaku adil bagi seluruh masyarakat.
Kebijakan yang menyasar Desa Bulangita, Teratai, dan Botubilotahu itu memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa penertiban hanya difokuskan pada sejumlah desa, sementara persoalan pertambangan yang sama juga perlu dilihat secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Pohuwato?
Seorang tokoh pemuda asal Desa setemoat Ais Botutihe menegaskan, dirinya mendukung langkah pemerintah dalam menghentikan aktivitas pertambangan ilegal. Namun, dukungan tersebut bukan berarti pemerintah bisa menerapkan kebijakan secara parsial atau hanya menekan masyarakat di wilayah tertentu.
Menurutnya, jika Bupati sudah memutuskan membawa persoalan PETI ke ranah penegakan hukum, maka seluruh masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Kalau memang Bupati sudah masuk pada ranah hukum untuk menghentikan PETI, seharusnya beliau jeli melihat keadaan masyarakat. Jangan hanya beberapa desa yang diberikan surat peringatan. Kalau penegakan hukum, harus berlaku menyeluruh. Jangan sampai masyarakat merasa ada yang diperlakukan berbeda,” ungkapnya kepada media ini, Senin (9/11/2026).
Jangan Hanya Berani Mengeluarkan Surat, Nasib Rakyat Juga Harus Dipikirkan
Ia menilai, persoalan yang harus dijawab Bupati bukan sekadar bagaimana menghentikan aktivitas PETI, tetapi juga bagaimana pemerintah menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagian masyarakat membiayai kebutuhan keluarga, pendidikan anak, bahkan perkuliahan dari hasil pekerjaan di sektor pertambangan.
Di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan dan belum meratanya peluang ekonomi, penghentian aktivitas tambang tanpa solusi alternatif berpotensi menambah beban kehidupan masyarakat kecil.
“Jangan hanya mengeluarkan surat peringatan lalu memerintahkan masyarakat berhenti. Pemerintah harus berpikir, setelah mereka berhenti bekerja, bagaimana nasib keluarga mereka? Anak-anak mereka sekolah dan kuliah membutuhkan biaya. Tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan lain atau penghasilan tetap,” tegasnya.
Ia mempertanyakan apakah sebelum menerbitkan kebijakan penghentian tersebut, pemerintah telah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak.
Baginya, pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika hendak melarang, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan jalan keluar.
UUD 1945 Menjamin Hak Rakyat, Bupati Jangan Abaikan Keadilan Sosial
Ais juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus tetap berpijak pada konstitusi dan prinsip kesejahteraan rakyat.
Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.
Sementara Pasal 27 ayat (2) menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Bahkan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Tidak hanya itu, Pasal 28H ayat (3) juga menjamin hak masyarakat atas jaminan sosial, sedangkan Pasal 28C ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri.
Landasan tersebut diperkuat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan.
Lebih khusus, UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa penanganan masyarakat harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pemberdayaan, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan pekerjaan.
Artinya, kebijakan penghentian aktivitas ekonomi yang melanggar hukum tidak boleh membuat pemerintah melupakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terdampak.
“Negara ini bukan hanya mengatur larangan, tetapi juga menjamin kesejahteraan rakyat. Jangan sampai masyarakat hanya merasakan ketegasan pemerintah ketika dilarang bekerja, tetapi tidak merasakan kehadiran pemerintah ketika membutuhkan pekerjaan dan bantuan ekonomi,” ujarnya.
Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih, Seluruh Wilayah Harus Diperiksa
Ia juga meminta Bupati Pohuwato menjelaskan dasar pertimbangan mengapa surat peringatan secara khusus hanya menyasar tiga desa tersebut.
Menurutnya, apabila pemerintah memiliki data dan temuan pelanggaran PETI di wilayah lain, maka penanganannya harus dilakukan dengan standar yang sama.
Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum justru menimbulkan kecemburuan sosial dan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak sedang meminta pemerintah membiarkan tambang ilegal beroperasi. Sebaliknya, ia ingin memastikan bahwa hukum tidak hanya tajam terhadap masyarakat di desa tertentu, tetapi juga berlaku terhadap seluruh wilayah peti dikabupaten Pohuwato.
Bupati Ditantang Hadirkan Solusi, Bukan Sekadar Ancaman Penghentian
Lebih jauh, ia meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah desa, dan kelompok penambang untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan kepastian hukum maupun kehidupan rakyat.
Pemerintah perlu mendorong percepatan legalisasi pertambangan rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses pekerjaan, serta perlindungan pendidikan bagi anak-anak keluarga terdampak harus menjadi perhatian serius.
“Kalau Bupati benar-benar ingin menegakkan hukum, silakan tegakkan untuk semua. Tetapi jangan lupakan rakyat. Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian, sementara pemerintah belum memberikan solusi. Keadilan itu bukan hanya menghentikan aktivitas yang dianggap melanggar, tetapi juga memastikan rakyat tetap bisa hidup layak,” ungkapnya.
Ia berharap Bupati Pohuwato tidak menjadikan surat peringatan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani PETI.
Sebab, seorang kepala daerah tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan menegakkan aturan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
Rakyat tidak meminta hukum diabaikan. Rakyat hanya meminta hukum ditegakkan tanpa tebang pilih, hak-hak masyarakat dihormati, dan pemerintah tidak meninggalkan mereka ketika sumber penghidupannya dihentikan.
Kini, publik menunggu keberanian Bupati Saipul A. Mbuinga menjawab tuntutan tersebut: apakah penegakan hukum PETI akan diberlakukan secara menyeluruh dan berkeadilan, serta apakah pemerintah benar-benar menyiapkan solusi bagi masyarakat yang terdampak?
Berikut Ini Menurut Ais Daftar wilayah PETI di Kabupaten Pohuwato Yang Aktif Beroprasi
No. Kecamatan Desa / Kawasan
1 Marisa Desa Bolangita (Bul angita)
2 Marisa Desa Teratai
3 Buntulia Desa Hulawa, kawasan Dam
4 Dengilo Desa Popaya
5 Dengilo Desa Karya Baru, kawasan Tambang Tihuo
6 Patilanggio Desa Balayo
7 Taluditi Sejumlah kawasan pertambangan
8 Popayato Sejumlah kawasan pertambangan
Redaksi TimeNUSANTARA.com
