Dugaan Limbah SPPG Boroko, Polsek Kaidipang Diminta Telusuri Unsur Pidana Pencemaran Lingkungan

Sabtu, 24 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar paduan limbah dan kantor SPPG Boroko

Gambar paduan limbah dan kantor SPPG Boroko

BOLTARA, TimeNUSANTARA.com – Keluhan warga terkait air berwarna kemerahan dan bau menyengat yang diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meminta perhatian serius aparat penegak hukum. Polsek Kaidipang diminta menelusuri dugaan pencemaran lingkungan tersebut guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana.

Keluhan limba ini sebelumnya disampaikan seorang warga sekitar bernama obit. Warga tersebut, yang juga memiliki rumah makan tidak jauh dari lokasi, menyebut limbah yang dikeluhkan berasal dari SPPG Boroko dan meminta DLH Boltara segera turun memeriksa kondisi di lapangan terkait pencemara

Pada Jumat (23/10/2026) kemarin juga warga tersebut merekam kondisi air yang tampak berwarna kemerahan hingga merah muda. Namun, sumber pasti air dan tingkat pencemarannya masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis serta pengujian laboratorium.

Klarifikasi SPPG Boroko: Gunakan IPAL dan Berencana Melakukan Perbaikan

Kepala SPPG Boroko, Kurvi Runtuene, dalam tanggapannya menyatakan pihaknya telah menerima laporan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa SPPG Boroko menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang diproses bertahap sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Pihak SPPG juga menyampaikan rencana melakukan perbaikan menggunakan jasa teknisi IPAL, mengunjungi warga untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan, serta menjalankan prosedur general cleaning dan pemeliharaan instalasi.

Baca juga: Warga Keluhkan Limbah dari SPPG Boroko, Bau Menyengat hingga Air Berubah Warna

Namun disisi lain kepada media ini Sabtu (24/10/2026) masyarakat yang tak ingin dituliskan namanya mengatakan Pernyataan kepala SPPG Boroko perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan untuk memastikan kondisi dan fungsi IPAL, jalur pembuangan, serta kualitas air hasil pengolahan. Karena menurutnya rencana perbaikan tidak serta merta memutus tindak pidana pencemaran jika terbukti melangar.

Polsek Kaidipang Diminta Periksa Dugaan Unsur Pidana

Mengingat lokasi yang dikeluhkan berada di wilayah hukum Polsek Kaidipang, warga tersebut juga meminta kepada pihak kepolisian menelaah informasi pemberitaan, keterangan warga, dan dokumentasi video tersebut yang diduga memiliki tindak pidana pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

Menurutnya, secara hukum, Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tindak pidana pencemaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian, apabila unsur-unsurnya terbukti. Pasal 100 juga dapat ditelaah terkait pelanggaran baku mutu air limbah dengan memperhatikan syarat penerapannya.

Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur kewajiban penyelidik menindaklanjuti laporan atau pengaduan mengenai peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

DLH Harus Menguji Kualitas Air dan Memeriksa IPAL

Selain kepolisian, DLH Boltara diminta segera memeriksa IPAL SPPG Boroko, menelusuri jalur pembuangan, serta mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium apabila diperlukan.

Pemeriksaan harus memastikan apakah instalasi berfungsi sebagaimana mestinya dan apakah air yang dibuang telah memenuhi baku mutu sesuai ketentuan lingkungan hidup. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar tindak lanjut administratif maupun proses pidana sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil uji laboratorium yang memastikan sumber dan tingkat pencemaran air tersebut. Karena itu, kepastian hukum harus didasarkan pada bukti, bukan semata-mata dugaan.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret Polsek Kaidipang dan DLH Boltara untuk menelusuri keluhan tersebut, sekaligus meminta pengelola SPPG Boroko memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi IPAL dan langkah perbaikannya.

Media ini tetap membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan perkembangan hasil yang akan dilakukan perbaikan terkait keluhan warga pada dugaan pencemaran lingkungan oleh SPPG Boroko

Penulis: Fadlan Ibunu

Berita Terkait

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!
Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan
Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi
Polsek Urban Kaidipang Periksa Saluran Limbah SPPG Boroko, Petugas Sebut Pipa Akan Diteruskan ke Sungai
Polsek Bolangitang Diminta Bertindak Tegas, Galian C Diduga Ilegal Beroperasi Dekat Permukiman dan Jalan Trans Sulawesi
Dugaan Manipulasi Dokumen Pppk Di Sitaro Disorot, Nama Fatmawati Rompah Dan Oknum Pembuat Sk Disebut

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WITA

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!

Senin, 9 November 2026 - 21:27 WITA

Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:01 WITA

Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:48 WITA

Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi

Berita Terbaru

Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohamad Aditya Pontoh, S.I.P., saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (18/11/2026).

BOLMUT

MAP Perkuat Fondasi Pembangunan Bolmut 2025–2029

Rabu, 18 Nov 2026 - 12:55 WITA