SITARO, TimeNUSANTARA — Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul dugaan ketidaksesuaian dokumen pengalaman kerja yang digunakan salah satu peserta, Fatmawati Rompah, yang disebut bekerja di SMP Negeri 1 Ulu Siau.
Informasi tersebut disampaikan seorang sumber kepada TimeNUSANTARA.com, Minggu (4/10/2026). Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku mengetahui adanya dugaan ketidaksesuaian antara pekerjaan sehari-hari Fatmawati Rompah dan jabatan yang tercantum dalam dokumen administrasi pendaftaran PPPK.
Menurut sumber tersebut, Fatmawati Rompah selama bekerja di SMP Negeri 1 Ulu Siau disebut menjalankan tugas sebagai petugas kebersihan atau office boy (OB). Namun, dalam proses pendaftaran PPPK, muncul dokumen berupa surat keputusan (SK) yang mencantumkan dirinya sebagai operator.
“Yang kami persoalkan adalah apakah benar yang bersangkutan bekerja sebagai operator selama periode yang dipersyaratkan atau hanya bekerja sebagai petugas kebersihan. Dokumen dan riwayat pekerjaannya perlu diperiksa oleh pihak berwenang,” ujar sumber tersebut.
Sumber juga menyebut nama LK. Kasat Rindu sebagai pihak yang diduga menerbitkan atau membuat dokumen yang mencantumkan Fatmawati Rompah sebagai operator selama dua tahun.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, TimeNUSANTARA.com belum memperoleh salinan asli SK tersebut maupun keterangan resmi dari pihak SMP Negeri 1 Ulu Siau, Fatmawati Rompah, dan LK. Kasat Rindu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Bukan Sekedar Administrasi, Jika Terbukti Dapat Berimplikasi Hukum
Persoalan ini penting karena dokumen pengalaman kerja dalam proses seleksi ASN/PPPK merupakan bagian dari persyaratan administrasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan pengadaan PPPK juga mensyaratkan pengalaman kerja tertentu sesuai dengan jabatan yang dilamar. Salah satu ketentuan pengadaan PPPK teknis mencantumkan persyaratan pengalaman kerja paling singkat dua tahun pada jabatan tertentu serta pengalaman di bidang yang sesuai dengan kompetensi dan tugas jabatan yang dilamar.
Apabila pemeriksaan resmi nantinya menemukan bahwa dokumen yang digunakan dalam proses seleksi memuat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur, antara lain, penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Ketentuan mengenai pemalsuan surat juga diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP baru, dengan ancaman pidana yang berbeda sesuai jenis surat dan perbuatannya.
Namun, penerapan ketentuan pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian oleh aparat penegak hukum, bukan semata-mata berdasarkan informasi dari sumber.
Nama Kasat Rindu Disebut dalam Persoalan Lain
Selain dugaan ketidaksesuaian dokumen PPPK, sumber yang sama juga menyampaikan tudingan lain terhadap LK. Kasat Rindu.
Sumber menyebut adanya dugaan penggunaan uang milik Jemaat Gereja Saitun Lehi sekitar Rp23 juta oleh yang bersangkutan.
Tudingan tersebut merupakan persoalan berbeda dan memerlukan pembuktian tersendiri. Sampai berita ini diterbitkan, TimeNUSANTARA.com belum memperoleh dokumen pertanggungjawaban keuangan, keterangan pengurus jemaat, maupun laporan resmi aparat penegak hukum yang dapat memastikan tudingan tersebut.
Karena itu, redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana sebelum adanya hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
Desakan Audit dan Klarifikasi
Atas munculnya informasi tersebut, pihak terkait dinilai perlu memberikan klarifikasi secara terbuka. Jika benar terdapat dokumen pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, instansi yang berwenang dalam proses kepegawaian dapat melakukan verifikasi terhadap:
1. Riwayat pekerjaan Fatmawati Rompah di SMP Negeri 1 Ulu Siau;
2. Jabatan yang sebenarnya dijalankan selama masa kerja;
3. Keaslian SK yang mencantumkan jabatan sebagai operator;
4. Pihak yang menerbitkan dan menandatangani SK tersebut;
5. Masa berlaku serta dasar penerbitan SK;
6. Dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran PPPK;
7. Kesesuaian pengalaman kerja dengan jabatan yang dilamar.
Jika ditemukan indikasi pemalsuan atau pemberian keterangan yang tidak benar, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab
TimeNUSANTARA.com menegaskan bahwa informasi dalam berita ini merupakan dugaan yang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian.
Redaksi menyusun berita ini berdasarkan keterangan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, Fatmawati Rompah, LK. Kasat Rindu, pihak SMP Negeri 1 Ulu Siau, serta instansi terkait berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab atas informasi yang diberitakan.
Redaksi juga tidak menggunakan istilah yang menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pemberitaan ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap proses administrasi publik dan penerimaan ASN/PPPK agar berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Redaksi TimeNUSANTARA)
