Tiga Tantagan Terbesar Politik Indonesia di Tahun 2023-2024

Minggu, 8 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Press Release

Nomor : PR/ 63 / XII /2022

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tanggal: 21 Desember 2022

Timenusantara, Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menyebutkan ada tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023—2024, antara lain, politik identitas, misinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian).

“Tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Lemhannas RI pada Kamis, (21/12/2022).

Tantangan-tantangan tersebut biasanya muncul pada platform-platform digital yang digunakan oleh masyarakat.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, ada bermacam-macam solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama adalah ketegasan pemerintah dalam regulasi-regulasinya. Pemerintah bisa mengendalikan infrastruktur digitalnya dengan memperkuat regulasi dan perannya tanpa menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya.

“Lalu nomor dua yang paling penting, yang paling mendasar adalah literasi digital,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Literasi digital menjadi kunci bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian (hate speech) di tahun politik 2023 menuju pemilu 2024.

Lemhannas RI mencatat ada kecenderungan terjadinya regresi demokrasi di dunia dan itu juga terjadi di Indonesia. Jika melihat indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian seperti Freedom House Index, maka regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi.

Tantangan Indonesia adalah memperkuat konsolidasi demokrasi, sehingga demokrasi Indonesia bisa semakin matang menuju Pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi ini.

Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI ini dilaksanakan secara hibrida. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., dan Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Sumber :

Narahubung: Maulida (082229125536)

Caption Foto: Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022

Biro Humas Lemhannas RI

Jalan Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta 10110

Berita Terkait

13 DPC dan DPW Usulkan Mohammad Aditya Pontoh sebagai Calon Ketua DPW PPP Sulut
106 Penyuluh Pertanian Boltara Resmi Beralih ke Kementrian
Setelah Gubernur, Kini Bupati Terjaring OTT KPK
Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: 54 Luka, Dua Jalani Operasi Salah Satunya Diduga Pelaku, Gunakan Senjata Mainan
Baru 9 Bulan Menjabat, Gubernur Riau Terseret Kasus “Jatah Preman” Proyek Jalan Rp177 Miliar
Gubernur Sulut Gandeng Bakamla RI Perketat Pengawasan Maritim Sulut
Gubernur Sulut Serahkan Aset ke OJK, Tanda Sinergi Kuat Pemerintah dan Lembaga Keuangan
Terungkap! KPK Sebut Ada ‘Jatah Preman Sekian Persen’ untuk Kepala Daerah di Dinas PUPR

Berita Terkait

Selasa, 6 Januari 2026 - 17:59 WITA

13 DPC dan DPW Usulkan Mohammad Aditya Pontoh sebagai Calon Ketua DPW PPP Sulut

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:41 WITA

106 Penyuluh Pertanian Boltara Resmi Beralih ke Kementrian

Sabtu, 8 November 2025 - 09:32 WITA

Setelah Gubernur, Kini Bupati Terjaring OTT KPK

Sabtu, 8 November 2025 - 00:22 WITA

Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: 54 Luka, Dua Jalani Operasi Salah Satunya Diduga Pelaku, Gunakan Senjata Mainan

Jumat, 7 November 2025 - 00:11 WITA

Baru 9 Bulan Menjabat, Gubernur Riau Terseret Kasus “Jatah Preman” Proyek Jalan Rp177 Miliar

Berita Terbaru