JAKARTA, TimeNUSANTARA – Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada Senin malam (7/4), di kediaman Megawati di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut disebut sebagai silaturahmi Idulfitri. Namun, substansi politik kental terasa dalam agenda itu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pertemuan dilakukan secara tertutup dan sebagian besar hanya dihadiri Prabowo dan Megawati secara pribadi, meski sejumlah tokoh turut mendampingi Prabowo, seperti Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Letkol Teddy Indra.
Foto yang beredar menunjukkan keakraban keduanya. Prabowo tampak mengenakan kemeja safari, sementara Megawati tampil dalam balutan busana ungu bermotif bunga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengamat politik dari Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pertemuan ini menjadi sinyal kuat upaya Prabowo membangun keseimbangan politik dengan mengajak seluruh tokoh nasional—termasuk Megawati, SBY, dan Jokowi—untuk duduk dalam satu meja kebangsaan.
“Prabowo tengah mencari formula agar selama pemerintahannya nanti, ia tetap bisa menerima masukan dari berbagai arah politik,” kata Agung.
Sementara itu, Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul menyebut langkah Prabowo sebagai bentuk politik akomodatif, upaya merangkul kekuatan besar agar tidak terjadi gesekan tajam dalam pemerintahan ke depan.
Menurutnya, Prabowo menyadari pentingnya menjaga relasi dengan Megawati agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan, terutama karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming.
Meski demikian, sinyal bergabungnya PDIP ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai belum tampak jelas. Agung menyebut komunikasi ini baru tahap normalisasi pasca kerasnya rivalitas politik di Pilpres 2024.
Keputusan akhir PDIP, menurutnya, kemungkinan besar akan ditentukan pada Kongres PDIP mendatang.
“PDIP bisa saja tetap memilih sebagai mitra kritis dan strategis dari luar pemerintahan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Jamiluddin yang menilai PDIP masih akan menjaga jarak, terutama terhadap Gibran.
“Prabowo ya, tapi Gibran tidak. Ini soal sikap politik yang belum selesai,” ungkapnya.
Kendati begitu, pertemuan ini diyakini bisa mencairkan suasana politik nasional. Tekanan hukum terhadap PDIP bisa berkurang, dan para kader partai merasa lebih aman.
