POLITIK, TimeNUSANTARA – Hubungan politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan kian menunjukkan kemesraan. Sinyal kuat dua kekuatan besar ini bakal bersatu makin nyata setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong.
Keputusan ini bukan sekadar tindakan hukum biasa. Banyak pihak menilai, langkah Presiden Prabowo adalah manuver politik strategis untuk merangkul PDIP dalam satu barisan koalisi kebangsaan yang lebih solid. Pengamat politik bahkan menyebut ini sebagai “langkah besar menuju rekonsiliasi nasional”.
Pihak Istana menegaskan, keputusan Presiden membebaskan dua tokoh yang tersangkut kasus hukum tersebut diambil demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Meski perkara keduanya belum berkekuatan hukum tetap, Presiden diyakini mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan yang lebih besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan dan persamaan di mata hukum. Presiden ingin menunjukkan bahwa siapa pun warga negara, termasuk tokoh politik, tetap berhak atas perlakuan yang adil,” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Juri Ardiantoro belum lama ini.
Juri menambahkan, amnesti untuk Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong bukanlah bentuk intervensi terhadap proses hukum. Namun lebih kepada kebijakan negara dalam menjaga stabilitas sosial-politik di tengah dinamika nasional.
Langkah ini juga semakin menguatkan spekulasi bahwa PDIP akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, mempertemukan dua partai besar yang sebelumnya bersaing dalam kontestasi politik. Jika itu terjadi, maka koalisi besar antara Gerindra dan PDIP bisa menjadi kekuatan dominan dalam peta politik nasional lima tahun ke depan.
