Perusahaan Penerima Material Ilegal Bisa Dijerat Pidana

Minggu, 24 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Timenusantara, Bolmut – Ketua Umum Monitoring Penegakan Hukum Indonesia (MPHI) Reinaldi Lumban Gaol SH mengatakan, perusahaan konstruksi yang menerima berbagai jenis material dari hasil penambangan ilegal untuk pembangunan proyek, dalam hal ini pihak kontraktor bisa dijerat pidana.

Hal itu ia sampaikan saat dihubungi awak media belum lama ini, dikutip dari harianSIB.com iya menanggapi penggunaan material berupa batu dan pasir yang ditengarai tidak memiliki izin (ilegal) untuk pembangunan proyek yang didanai oleh negara.

“Sudah jelas aturannya, dimana mengambil atau memasok dari sumber ilegal adalah melanggar hukum, tanpa terkecuali apalagi material tersebut dipergunakan untuk bangunan pemerintah,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 dalam pasal 161 itu sudah diatur, bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/pembeli, pengangkutan dan pengolahan

Jadi katanya, bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Dengan demikian lanjutnya, jika ada kontraktor yang mengambil material dari tambang ilegal sama halnya dengan mengambil barang curian atau bisa disebut penadah dan juga bisa merugikan negara.

Sementara itu menangapi hal tersebut Pemerhati Pembangunan wilayah Sulut M. Dumunte saat dimintai keteraganya oleh timenusantara.com mendukung pengurusan izin galian C sebagai sektor penerimaan pajak mineral bukan logam sesuai amanah UU nomor 28 tahun 2009 dan UU nomor 3 tahun 2020.

Ia juga mendesak khusus Pemprov Sulut segera memberikan perigatan kepada perusahaan galian C tanmap izin karena ini bisa berdampak pada kerugian pembangunan yang bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

“Jangan sampai material-material yang digunakan pada pembangunan infrastruktur pemerintahan mengunakan material ilegal tanpa izin sebab, jika demikian penanganan yang menjadi prioritas Presiden RI Jokowi tersebut akan mendapat citra miring dan cepat atau lambat akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungannya,” katanya.

Sebagaimana diketahui khususnya kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini dalam tahap pembagunan gedung-gedung dan jalan pemerintah sehinga sebagian pengunaan materialnya patut dicurigai pula diduga mengunakan material ilegal tanmpa izin.

 

Penulis : Fadlan Ibunu

 

 

Berita Terkait

Ketua DPW LSM Galaksi Sulut Desak PLTU Binjeita Ungkap Informasi Emisi Terkait Penggunaan Batubara, Demi Kesehatan Warga
PT IKPT Mangkir, Tak Peduli Kesehatan Warga di Sekitar PLTU Binjeita
Sirajudin-Adit Pasangan SIAP yang Dirindukan, Kampanye di Desa Talaga Bukti Nyata Kecintaan Masyarakat
Ketua DPW LSM GALAKSI Sulut Kecam Camat Sangtombolang Tak Netral dalam Pilkada 2024
Proyek Jalan di Desa Tanjung Buaya Mangkrak, Kadis PUTR Ancam Langkah Hukum Jika Progres Tak Sesuai Kontrak
Proyek Jalan di Tanjung Buaya Diduga Bermasalah, Warga Ancam Bongkar, Gaji Tak Kunjung Dibayar
Apa Kabar PLTU Binjeita? Pasokan Batubara Terus Disuplai, Pemda Diminta Monitoring Dampak Kesehatan Masyarakat
Pj Bupati Bolmut Darwin Muksin Hadiri Rakornas Pemerintahan Daerah Se-Indonesia

Berita Terkait

Sabtu, 9 November 2024 - 16:16 WITA

Ketua DPW LSM Galaksi Sulut Desak PLTU Binjeita Ungkap Informasi Emisi Terkait Penggunaan Batubara, Demi Kesehatan Warga

Sabtu, 9 November 2024 - 12:39 WITA

PT IKPT Mangkir, Tak Peduli Kesehatan Warga di Sekitar PLTU Binjeita

Jumat, 8 November 2024 - 22:56 WITA

Sirajudin-Adit Pasangan SIAP yang Dirindukan, Kampanye di Desa Talaga Bukti Nyata Kecintaan Masyarakat

Jumat, 8 November 2024 - 17:46 WITA

Ketua DPW LSM GALAKSI Sulut Kecam Camat Sangtombolang Tak Netral dalam Pilkada 2024

Jumat, 8 November 2024 - 16:39 WITA

Proyek Jalan di Desa Tanjung Buaya Mangkrak, Kadis PUTR Ancam Langkah Hukum Jika Progres Tak Sesuai Kontrak

Berita Terbaru