DAERAHHUKRIMNASIONAL
Trending

Antisipasi Korupsi , KPK RI Dorong Pemda Mewajibkan Perusahaan Galian C Mengurus Izin

Timenusantara Jakarta – KPK RI mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) diseluruh indonesia mewajibkan semua perusahaan pertambangan galian C melengkapi perizinan dalam upaya mengantisipasi potensi korupsi.

Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung saat rapat tindak lanjut rakor mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di jakarta belum lama ini mengatakan pemerintah daerah harus mendorong seluruh perusahaan pertambangan galian C di tingkat daerah mengurus perizinan.

“Pemerintah Provinsi  yang berdasarkan undang-undang dan peraturan presiden sudah mendapatkan kembali kewenangannya untuk mengeluarkan izin. KPK mendorong agar dilakukan upaya-upaya yang bukan hanya normatif tetapi percepatan-percepatan, karena memang cukup banyak isu-isu galian C yang tidak berizin sehingga memang rawan terjadi korupsi karena merugikan daerah. Karena bagaimanapun material galian C adalah kekayaan negara, kekayaan daerah,” ujarnya.

Dijelaskannya, pemerintah daerah dan pusat telah menyesuaikan kewenangan masing-masing sehingga semua pihak diharapkan mampu menegakkan aturan.

Dengan aturan tersebut maka diminta untuk seluruh perusahaan atau pengelola pertambangan tambang galian C yang belum berizin, didorong mengikuti aturan tersebut dengan tetap melihat area operasi masing-masing yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda).

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!