PDI-P Persilakan PPP jika Ingin Cabut Dukungan untuk Ganjar bila Sandiaga Tak Terpilih Cawapres

Senin, 14 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Timenusantara, Jakarta – Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jika akan mempertimbangkan ulang untuk bekerja sama politik dengan PDI-P bila Sandiaga Uno tak jadi diusung sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar Pranowo. “Monggo (silakan), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. “Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya,” kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Basarah menilai, jika sebuah kerja sama politik dilakukan tanpa landasan kesukarelaan maka akan sulit berjalan. Berkaitan soal cawapres, ia menyebutkan, semua nama yang masuk sebagai kandidat memiliki peluang yang sama, termasuk Sandiaga Uno.

“Semua cawapres yang muncul di permukaan publik, mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi,” ujar dia. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menunggu keputusan final hingga pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada momen tersebut, jelas Basarah, sudah dapat diketahui siapa saja pasangan calon (paslon) yang akan maju dalam Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan bahwa saat ini, di internal PPP tengah muncul pembahasan untuk memikirkan langkah ke depan, seandainya Sandiaga gagal menjadi bacawapres Ganjar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Arsul menyampaikan, sejumlah kader berpikir apakah PPP harus tetap bersama PDI-P jika keinginan menjadikan Sandiaga sebagai bakal RI-2, kandas. “Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu. Kan masih berkembang gitu lho,” papar dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Berita Terkait

13 DPC dan DPW Usulkan Mohammad Aditya Pontoh sebagai Calon Ketua DPW PPP Sulut
106 Penyuluh Pertanian Boltara Resmi Beralih ke Kementrian
Setelah Gubernur, Kini Bupati Terjaring OTT KPK
Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: 54 Luka, Dua Jalani Operasi Salah Satunya Diduga Pelaku, Gunakan Senjata Mainan
Baru 9 Bulan Menjabat, Gubernur Riau Terseret Kasus “Jatah Preman” Proyek Jalan Rp177 Miliar
Gubernur Sulut Gandeng Bakamla RI Perketat Pengawasan Maritim Sulut
Gubernur Sulut Serahkan Aset ke OJK, Tanda Sinergi Kuat Pemerintah dan Lembaga Keuangan
Terungkap! KPK Sebut Ada ‘Jatah Preman Sekian Persen’ untuk Kepala Daerah di Dinas PUPR

Berita Terkait

Selasa, 6 Januari 2026 - 17:59 WITA

13 DPC dan DPW Usulkan Mohammad Aditya Pontoh sebagai Calon Ketua DPW PPP Sulut

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:41 WITA

106 Penyuluh Pertanian Boltara Resmi Beralih ke Kementrian

Sabtu, 8 November 2025 - 09:32 WITA

Setelah Gubernur, Kini Bupati Terjaring OTT KPK

Sabtu, 8 November 2025 - 00:22 WITA

Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: 54 Luka, Dua Jalani Operasi Salah Satunya Diduga Pelaku, Gunakan Senjata Mainan

Jumat, 7 November 2025 - 00:11 WITA

Baru 9 Bulan Menjabat, Gubernur Riau Terseret Kasus “Jatah Preman” Proyek Jalan Rp177 Miliar

Berita Terbaru