Gerindra dan PDIP Kompak Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa

Kamis, 29 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gerindra & PDIP

Gerindra & PDIP

JAKARTA, TimeNUSANTARA – Dua partai besar di DPR RI, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP), menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, yang dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat berbasis desa. Dukungan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, pada Senin (26/5/2025).

Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyampaikan keyakinannya bahwa koperasi ini bisa menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Ia menilai koperasi desa dapat memperluas perputaran uang yang selama ini hanya terpusat di kota.

“Kalau program ini berhasil, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Masyarakat desa bisa naik kelas, dan perputaran uang tidak lagi terpusat di kota saja, tapi juga menyentuh desa-desa,” kata Andre.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Andre juga mengingatkan agar pembentukan koperasi tidak semata-mata berorientasi pada kuantitas. Menurutnya, kualitas kelembagaan, sistem, dan model bisnis harus menjadi prioritas utama agar koperasi dapat berjalan berkelanjutan dan tidak berbenturan dengan program yang sudah ada, seperti BUMDes.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu tidak sebatas omon-omon, tapi bisa kita realisasikan jika koperasi ini dijalankan dengan baik. Tapi harus jelas model bisnisnya, agar tidak tumpang tindih dengan BUMDes,” tegasnya.

Dukungan serupa juga datang dari Fraksi PDIP, yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Ia menyebut pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk nyata penguatan ekonomi gotong royong dan langkah strategis untuk membangkitkan ekonomi desa.

“Koperasi Merah Putih adalah momentum strategis untuk membangkitkan ekonomi desa. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal kedaulatan rakyat dalam produksi dan distribusi,” kata Rieke.

Rieke menekankan pentingnya membangun koperasi yang sehat dan berdaya saing, serta tidak dijadikan sekadar proyek simbolis. Ia mendorong agar koperasi benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat desa.

Dengan dukungan dari Partai Gerindra dan PDIP, dua kekuatan politik besar di parlemen, pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pembangunan ekonomi berbasis desa. Program ini juga menjadi harapan baru untuk menciptakan keadilan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan antara kota dan desa.

Berita Terkait

Setelah Gubernur, Kini Bupati Terjaring OTT KPK
Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: 54 Luka, Dua Jalani Operasi Salah Satunya Diduga Pelaku, Gunakan Senjata Mainan
Baru 9 Bulan Menjabat, Gubernur Riau Terseret Kasus “Jatah Preman” Proyek Jalan Rp177 Miliar
Gubernur Sulut Gandeng Bakamla RI Perketat Pengawasan Maritim Sulut
Gubernur Sulut Serahkan Aset ke OJK, Tanda Sinergi Kuat Pemerintah dan Lembaga Keuangan
Terungkap! KPK Sebut Ada ‘Jatah Preman Sekian Persen’ untuk Kepala Daerah di Dinas PUPR
PKB Angkat Bicara Soal OTT Gubernur Riau
BREAKING NEWS: Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Kasus Korupsi Proyek Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 8 November 2025 - 09:32 WITA

Setelah Gubernur, Kini Bupati Terjaring OTT KPK

Sabtu, 8 November 2025 - 00:22 WITA

Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading: 54 Luka, Dua Jalani Operasi Salah Satunya Diduga Pelaku, Gunakan Senjata Mainan

Jumat, 7 November 2025 - 00:11 WITA

Baru 9 Bulan Menjabat, Gubernur Riau Terseret Kasus “Jatah Preman” Proyek Jalan Rp177 Miliar

Kamis, 6 November 2025 - 23:32 WITA

Gubernur Sulut Gandeng Bakamla RI Perketat Pengawasan Maritim Sulut

Rabu, 5 November 2025 - 23:50 WITA

Terungkap! KPK Sebut Ada ‘Jatah Preman Sekian Persen’ untuk Kepala Daerah di Dinas PUPR

Berita Terbaru

Gambar/Doc: Gedung KPK RI

NASIONAL

Setelah Gubernur, Kini Bupati Terjaring OTT KPK

Sabtu, 8 Nov 2025 - 09:32 WITA