Baru 9 Bulan Menjabat, Gubernur Riau Terseret Kasus “Jatah Preman” Proyek Jalan Rp177 Miliar

Jumat, 7 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan uang diduga hasil pemerasan terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP untuk pergi ke sejumlah negara. (Dok. KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan uang diduga hasil pemerasan terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP untuk pergi ke sejumlah negara. (Dok. KPK)

JAKARTA, TimeNUSANTARA — Baru hitungan bulan memimpin Provinsi Riau, Gubernur Abdul Wahid kini harus berhadapan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2025.

Kasus ini mencuat setelah tim penyidik KPK menemukan adanya dugaan pemerasan dan permintaan jatah uang (fee) dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Pemprov Riau.

Selain Gubernur Abdul Wahid, dua nama lain ikut dijerat, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arief Setiawan (MAS), dan tenaga ahli gubernur, Dani M. Nursalam.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/11/2025), Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan penetapan tersangka ini menjadi peringatan keras bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Ini sudah kali keempat Gubernur Riau terjerat kasus korupsi. Harus menjadi perhatian serius agar tata kelola pemerintahan dibenahi secara menyeluruh,” tegas Johanis.

KPK mengungkap, penyelidikan berawal dari laporan masyarakat. Tim kemudian menemukan adanya pertemuan gelap di salah satu kafe di Pekanbaru pada Mei 2025. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Ferry Yunanda (FRY), bersama enam kepala UPT membahas kesanggupan memberikan “fee proyek” kepada sang gubernur.

“Kesepakatan awal adalah fee 2,5% dari nilai proyek sebagai jatah untuk AW (Abdul Wahid),” kata Johanis.

Namun angka itu naik setelah laporan disampaikan ke Kadis PUPR, Muhammad Arief Setiawan, yang disebut mewakili kepentingan sang gubernur.

“Permintaan naik jadi 5% atau sekitar Rp7 miliar. Mereka yang menolak diancam akan dicopot atau dimutasi,” ungkap Johanis lagi.

Istilah “jatah preman” pun mencuat di kalangan Dinas PUPR sebagai sebutan untuk praktik fee proyek tersebut.

Pertemuan lanjutan menghasilkan kesepakatan final: fee 5% dari total proyek Rp177,4 miliar — naik dari pagu awal Rp71,6 miliar. Dalam komunikasi internal, transaksi itu dikamuflase dengan kode “tujuh batang.”

KPK menegaskan, uang hasil pemerasan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik Abdul Wahid, yang baru dilantik Februari lalu.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Riau yang tersandung korupsi. KPK menyebut, perbaikan sistem pengawasan dan transparansi pengadaan barang/jasa di provinsi tersebut menjadi urgensi nasional.

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!
Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati
Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan
Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WITA

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!

Senin, 9 November 2026 - 21:27 WITA

Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA