JAKARTA, TimeNUSANTARA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajukan dukungan anggaran melalui APBN untuk memperkuat jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) di Indonesia. Pemerintah menargetkan jumlah personel Polhut meningkat dari sekitar 4.500 orang menjadi hingga 70.000 personel.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Prabowo mengatakan penambahan personel diperlukan mengingat luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare. Menurutnya, jumlah aparat yang saat ini bertugas mengawasi kawasan hutan masih belum sebanding dengan luas wilayah yang harus dijaga.
Presiden menyebut dirinya telah mengajukan tambahan anggaran agar jumlah Polisi Kehutanan dapat diperkuat hingga mencapai 70.000 personel. Namun, peningkatan tersebut tidak serta-merta dilakukan sekaligus, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan dilaksanakan secara bertahap.
“Saya telah mengajukan APBN kalau tidak salah tambahan 4.500 Polisi Hutan menjadi 70.000 Polisi Hutan,” ujar Prabowo.
Penguatan Polhut tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan sekaligus menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pembalakan liar dan pembakaran hutan. Pemerintah menilai pengawasan terhadap kekayaan alam membutuhkan dukungan personel yang lebih memadai.
Di Saat Bersamaan, Polri Rombak Jajaran
Di sisi lain, penguatan aparat keamanan juga berlangsung di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah resmi menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.
Mutasi tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Dari 88 personel yang mengalami mutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Perombakan tersebut mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri serta 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri turut berganti. Komjen Pol. Asep Edi Suheri ditugaskan sebagai Irwasum Polri, Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri, sementara Irjen Pol. Asep Safrudin dipercaya menduduki posisi Kabareskrim Polri.
Selain itu, Irjen Pol. Hery Herjawan ditugaskan sebagai Kabaharkam Polri, Irjen Pol. Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri, dan Irjen Pol. Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri.
Rotasi juga menyasar jajaran kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda mengalami pergantian, termasuk sejumlah wilayah strategis seperti Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan organisasi, pembinaan karier serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Dengan kebijakan penguatan Polhut hingga 70.000 personel dan perombakan sejumlah jabatan strategis di tubuh Polri, pemerintah tengah melakukan penataan kapasitas aparat sesuai bidang tugas masing-masing. Penguatan tersebut mencakup pengawasan kawasan hutan dan kekayaan alam sekaligus penyegaran struktur kepolisian dalam menjalankan tugas keamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
