Timenusantara, Bolmut – Perekonomian global sedang menghadapi turbulence dan ketidak pastian. Krisis pangan pun tidak terhindarkan sebagai akibat dari dirupsi geopolitik. Akibat seluruh negara dunia, tidak terkecuali termasuk Daerah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi. Namun secara umum relatif lebih baik karena Pihak Pemerintah Pusat, Provinsi hinga Daerah khususnya Kabupaten Bolmut bisa menjaga keseimbangan melalui kebijakan secara tepat, disamping kebijakan struktural yang terus dijalankan.
Pada kebijakan tersebut inilah pihak Pemda Bolmut mengupayakan dampak pengendalian invlasi degan mengadakan pasar mura diseluruh wilayah Bolmut beberapa pekan lalu.
Masyarakat pun demikian gembira saat pihak pemda Bolmut melakukan hal itu.
“degan adanya pasar mura saya bersama warga desa tomoagu kecamatan bolangitang barat sangat terbantuhkan. senang sekali kasiang bisa dapa beli baras minyak kelapa dengan harga terjangkau,”ungkap warga tomoagu saat mampir dipasar murah yang diadakan Tim TPID Bolmut didesa Tomoagu beberapa pekan lalu.
Sementara itu Bupati Sirajudin Lasena bersama Sekretaris Daerah Kabupaten dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, Perwira Penghubung Kodim1303 Bolaang Mongondow Mayor Inf. Burhanudin, S.Sos, Wakapolres Bolmut Kompol Heriadi Ismail , S.IK, Kajari Bolmut/Mewakili, Pimpinan OPD Terkait, Serta OPD terkait pada senin (9/10/2023) dikantor bupati terus melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah bersama pihak pemerintah pusat secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Prof. Drs. H. Tito Karnavian M.A., Ph.D,
Rapat koordinasi ini membahas persoalan kursial diantaranya yaitu :
- Data Badan Pusat Statistik (BPS RI) Inflasi Indonesia relatif terkendali di angka 2,28% dari Tahun ke tahun namun tak mementu hingga angka sembako pada bulan (September-Desembe) relatif naik.
- Mewaspadai dampak Puncak Elnino memasuki bulan Oktober- november, meskipun sudah terjadi Hujan di beberapa daerah namun di daerah Bagian Selatan dan Utara masih terjadi kekeringan. sehinga langkah Interfensi dilakukan berupa bantuan pangan dari Pemerintah Pusat /Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk memerangi Stunting, kekurangan Gizi anak. Pemerintah Pusat pun terus mendukung kelancaran Distribusi dan memperkuat stok beras dan jagung.
- Perintah Presiden RI melalui Mendagri kepada semua daerah pada Bulan Oktober-November melalui Anggaran APBD yang ada, baik belanja tak terduga, Dana atau post reguler/Bansos untuk melakukan Gerakan Pasar murah dan Bantuan Pangan kepada Masyarakat yang tidak mampu secara Masif.
Penulis : Fadlan Ibunu
