Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati

Sabtu, 31 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III bersama ACLC menggelar Pelatihan Penguatan Integritas bagi jajaran Pemkab Pati, 20–22 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut evaluasi tata kelola pemerintahan pasca-kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III bersama ACLC menggelar Pelatihan Penguatan Integritas bagi jajaran Pemkab Pati, 20–22 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut evaluasi tata kelola pemerintahan pasca-kasus korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

NASIONAL, TIMENUSANTARA.com – Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) dan vonis 8 tahun 6 bulan penjara terhadap Bupati Pati nonaktif Sudewo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, khususnya dalam penguatan integritas dan pencegahan praktik korupsi.

Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III bersama Anti-Corruption Learning Center (ACLC), KPK menggelar Pelatihan Penguatan Integritas bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Pati pada 20–22 Oktober 2026.

Pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi KPK bersama Pemkab Pati setelah rangkaian perkara korupsi yang menjerat Sudewo.

Sudewo sebelumnya dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 21 Oktober 2026. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta serta uang pengganti sebesar Rp3.511.500.000.

Dalam perkara tersebut, Sudewo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), serta pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Berkaca dari perkara tersebut, penguatan sistem pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi isu penting dalam pembenahan tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Imam Turmudhi, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur pemerintah daerah sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi KPK bersama Pemkab Pati.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai nilai-nilai antikorupsi, konflik kepentingan, hingga mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi melalui whistleblowing system.

Penguatan integritas tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan kewenangan dan pengelolaan sumber daya pemerintah.

Di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, pembenahan tata kelola pemerintahan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal, keterbukaan proses pengadaan, serta pencegahan konflik kepentingan.

Publik kini menaruh perhatian terhadap bagaimana Pemkab Pati memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa agar setiap proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tidak dikondisikan untuk kepentingan pihak tertentu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebab, perbaikan tata kelola pemerintahan pasca-OTT bukan hanya menyangkut peningkatan integritas aparatur, tetapi juga memastikan anggaran negara dan daerah dikelola secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: KPK RI

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital
Mengenal Peran Audit Internal dalam Mengawal BLT Dana Desa
Prabowo Ajukan Tambahan APBN, Targetkan 70 Ribu Polhut di Tengah Perombakan Besar Jajaran Polri
WOW! Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya
Kursi Menkeu Berpindah dalam Hitungan Jam, Daerah Menanti: Benarkah APBD 2027 Bakal Kembali Normal?

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:06 WITA

Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati

Kamis, 22 Oktober 2026 - 17:55 WITA

Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA