JAKARTA, TimeNUSANTARA — Hanya butuh waktu kurang dari lima jam bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti nakhoda Kementerian Keuangan. Senin (14/9/2026) pagi, Purbaya Yudhi Sadewa masih tampil di hadapan Komite VI DPD RI dengan status Menteri Keuangan. Sore harinya, sekitar pukul 15.30 WIB, kursi itu sudah berpindah tangan ke Suahasil Nazara. Cepat, senyap, dan tanpa banyak basa-basi persis gaya Istana ketika ingin memadamkan bara sebelum membesar.
Tapi di balik kecepatan pergantian itu, ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar rotasi pejabat: kepercayaan pasar yang goyah, ketegangan dengan pemerintah daerah, dan pertanyaan yang kini menggantung di benak banyak kepala daerah termasuk di Sulawesi apakah arus anggaran ke daerah akhirnya akan mengalir normal lagi pada 2027?
Gaya “Koboi” yang Berujung Gesekan
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Djayadi Hanan, menilai pencopotan Purbaya bukan kejadian tunggal, melainkan akumulasi dari rentetan kontroversi. Pernyataan-pernyataan blak-blakan sang menteri kerap memantik respons negatif, baik dari pelaku pasar maupun para pemangku kepentingan di daerah.
Yang paling mencolok adalah polemik Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemprov DKI Jakarta yang berlarut-larut tak kunjung cair, hingga memicu gesekan terbuka antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kebijakan pengetatan dan pemangkasan anggaran transfer ke daerah selama masa jabatannya disebut-sebut menjadi sumber utama ketidakpuasan kepala daerah di berbagai wilayah — bukan cuma Jakarta.
Gaya komunikasi “koboi” itulah yang, menurut Djayadi, akhirnya membuat Purbaya harus angkat kaki dari Kabinet Merah Putih. Penunjukan Suahasil Nazara — Guru Besar Universitas Indonesia dengan rekam jejak panjang di Kementerian Keuangan — dibaca sebagai langkah korektif Presiden Prabowo untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus meredam ketegangan komunikasi yang sempat memanas.
Bukan Cuma Soal Gaya Bicara
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, membuka sisi lain dari cerita ini: masalah koordinasi internal. Menurutnya, ada friksi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk polemik pergantian pejabat eselon II dan kebijakan penahanan restitusi pajak yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha.
Perbedaan pandangan antara Purbaya dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto disebut memperkeruh suasana. Belum lagi polemik dividen Rp120 triliun dari Danantara yang harus disetor ke Kementerian Keuangan kebijakan yang justru memicu keberatan dari pihak Danantara sendiri karena menyangkut kewenangan pengelolaan dana antarlembaga.
Ditambah lagi, Purbaya juga diketahui mengkritisi besaran anggaran sejumlah program andalan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi bahkan menyebut anggaran MBG perlu ditekan di bawah Rp200 triliun agar ruang fiskal tetap terjaga dan defisit tidak melebar — pandangan yang diduga ikut menjadi bara dalam pergantian ini, meski belum ada konfirmasi resmi soal alasan sesungguhnya.
Sinyal ke Pasar, Sinyal ke Daerah
Yang menarik, pergantian ini terjadi justru ketika kondisi APBN secara teknis masih relatif terkendali. Artinya, ini bukan soal angka semata ini soal persepsi. Media internasional seperti Reuters dan Financial Times membaca pergantian Purbaya dalam konteks kekhawatiran atas kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor, meski pemerintah belum secara resmi menyatakan itu sebagai alasan pencopotan.
Sejumlah pengamat pasar bahkan memperingatkan potensi tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pasca-pergantian mendadak ini, karena investor asing kerap membaca pergantian Menteri Keuangan sebagai sinyal soal arah kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan.
Bagi daerah, sinyal ini punya makna ganda. Di satu sisi, ketegangan yang selama ini menghambat pencairan DBH dan transfer daerah seperti yang dialami DKI Jakarta berpotensi mereda di bawah pendekatan Suahasil yang dikenal lebih tenang dan teknokratis. Di sisi lain, ketidakpastian jangka pendek akibat pergantian mendadak ini bisa saja membuat proses penyusunan dan pencairan anggaran tahun depan justru tertahan sementara, sebelum benar-benar stabil.
Jadi, Normalkah APBD 2027?
Pertanyaan inilah yang kini mengambang di ruang-ruang rapat pemerintah daerah, termasuk di kawasan Sulawesi yang selama ini juga merasakan dampak pengetatan transfer pusat. Dengan Suahasil yang membawa pendekatan lebih akomodatif dan pengalaman panjang menjaga hubungan fiskal pusat-daerah, ada optimisme bahwa pola pencairan DBH dan dana transfer bisa kembali ke ritme normal menjelang penyusunan APBD 2027.
Namun optimisme itu masih harus diuji oleh kenyataan: persoalan struktural seperti besarnya beban anggaran MBG, ketegangan koordinasi antarlembaga fiskal, dan tekanan menjaga defisit tetap terkendali, semuanya belum selesai hanya karena satu menteri diganti. Kredibilitas fiskal yang sempat tergores akibat gonjang-ganjing ini juga butuh waktu untuk pulih sepenuhnya di mata pasar dan investor.
Yang pasti, arah kebijakan Suahasil dalam beberapa bulan ke depan terutama soal DBH, transfer daerah, dan pembahasan awal APBN 2027 akan menjadi penentu apakah janji “kembali normal” itu benar-benar terwujud, atau justru menjadi harapan lain yang harus menunggu giliran berikutnya.
(Diolah dari berbagai sumber, termasuk pernyataan pengamat kepada media nasional, Senin 14/9/2026)
