JAKARTA, TimeNUSANTARA.com – Tanggung jawab memimpin daerah tidak cukup hanya dijalankan dari balik meja pemerintahan. Ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan, ada persoalan daerah yang membutuhkan kepastian, serta ada harapan para aparatur yang menanti perhatian pemerintah.
Semangat itulah yang tercermin dari langkah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Aditya Pontoh, S.IP., yang memilih bertolak ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., Rabu (4/11/2026) kemarin.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda kunjungan atau kegiatan seremonial pemerintahan. Ada persoalan penting yang dibawa MAP ke tingkat pemerintah pusat, terutama menyangkut kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Dua sektor ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan pelayanan publik di Boltara. Di balik pembahasan anggaran dan kebijakan fiskal, terdapat nasib para tenaga pendidik yang mengabdikan diri mencerdaskan generasi bangsa, serta tenaga kesehatan yang setiap hari berada di garis depan pelayanan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah dibawah kepemimpinan plt Bupati Mohammad Aditiya Pontoh yang akrab disapa MAP, persoalan pembiayaan PPPK bukan hanya menyangkut angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, menurut MAP diperlukan kepastian kebijakan agar daerah mampu memenuhi tanggung jawab kepegawaian tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Langkah MAP mendatangi langsung pemerintah pusat memperlihatkan bahwa komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan menjadi bagian penting dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi daerah.
Sebagai Plt. Bupati, dirinya merasa bertanggung jawab. “Yang diemban bukan sekadar memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, saya juga harus memastikan setiap persoalan strategis daerah mendapatkan perhatian dan diperjuangkan melalui jalur yang tepat seperti saat ini yang sayalakukan,”pungkasnya.
Dirinya juga menjelaskan, perjalanan ke Jakarta tersebut merupakan bagian kepentingan Daerah Boltara yang harus harus tetap dibawa ke meja pengambilan kebijakan yakni pemerintah pusat. “Sebab, keputusan yang lahir di tingkat pusat dapat menentukan ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat,”jelasnya.
Iya juga berharap masyarakat boltara ikut mendoakan, agar tindak lanjut dan hasil konkret dari komunikasi pemerintah Daera Boltara tersebut, dapat diperjuangkan oleh pemerintah pusat sehingga benar-benar memberikan kepastian bagi daerah, terutama bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“pada intinya, saya merasa gelisa hanya duduk diam di Daerah selama persoalan ini belum selesai. karena ini adalah bagian dari semagat pelayanan kepada masyarakat Boltara,”harapnya.
Penulis/editor: Fadlan Ibunu
