GORONTALO, TimeNUSANTARA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Gorontalo telah mengusung bakal calon Gubernur Gorontalo untuk Pilkada 2024 mendatang.
Menurut Ketua DPD Golkar Gorontalo, Rusli Habibie, terdapat 5 nama calon yang diusung ke DPP untuk maju Pilkada 2024.
Kelima calon tersebut telah dipanggil oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk menerima arahan darinya.
Surat pemanggilan dilayangkan melalui undangan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, berlokasi di Kantor Pusat, Jalan Taman Anggrek, Nelly Muni, Jakarta Barat, Sabtu (6/4/2024).
Nama-nama yang dicalonkan masih akan melalui tahapan seleksi dari DPP Partai Golkar dengan melewati survei maupun cara bersosialisasi kepada masyarakat.
“Lima nama yang kami calonkan itu adalah Idah Syahida, Syarif Mbuinga, Marten Taha, Roem Kono dan Tony Uloli,” ungkap Rusli melalui pesan singkat Whatsapp.
Dari kelima nama diusung DPD Golkar Gorontalo itu, terdapat tiga sosok yang sedang menjabat dan mantan kepala daerah.
Tiga sosok yang dimaksud itu meliputi Wali Kota Gorontalo Marten Taha, mantan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, dan mantan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2010 – 2012 Tony Uloli.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha baru saja dipanggil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartanto.
Berdasarkan surat panggilan, Marten diundang sebagai Bakal Calon Kepala Daerah, yang berlokasi di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek, Nelly Muni, Jakarta Barat, Sabtu (6/4/2024).
Saat dikonfirmasi, Marten mengungkapkan, bahwa keterpanggilannya itu untuk menerima pengarahan dari Ketua Umum Partai Golkar, dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang.
Marten tak sendirian dipanggil oleh Ketua Umum Partai Golkar itu. Melainkan, bakal calon kepala daerah lainnya se Indonesia juga diundang.
“Jadi yang dipanggil untuk mendengarkan arahan Ketua DPP Partai Golkar itu, bakal calon wali kota, bupati, dan Gubernur di seluruh Indonesia,” ungkap Marten melalui sambungan telepon, Senin (8/4/2024) malam hari.
Marten menjelaskan, bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu dalam arahannya menyampaikan 3 poin utama dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Tiga poin utama itu meliputi, penetapan bakal calon kepala daerah melalui survei, tak ada mahar politik dalam penentuan bakal calon, dan bakal calon tidak diperkenankan untuk penjajakan terhadap partai koalisi.
“Jadi calon kepala daerah yang akan ditetapkan DPP itu musti melalui survei dan sosialisasi kepada masyarakat. Nanti di situ dinilai apakah para calon ini layak atau tidak. Semua tergantung DPP,” jelas Marten.
Kemudian, terkait mahar politik. Marten menegaskan bahwa pihak DPP melarang hal tersebut.
Sebab, banyak yang mengonotasikan bahwa DPP selalu memasang tarif untuk pemilihan bakal calon kepala daerah di masing-masing partai.
Karena itu, pihak DPP Partai Golkar melarang keras adanya mahar politik yang dimaksud. Keterpilihan sebagai bakal calon, musti melalui survei dan cara bersosialisasi kepada masyarakat.
“Pak ketua umum menegaskan, tidak ada mahar politik. Itu yang paling penting, orang yang dipilih itu benar-benar tingkat keterpilihannya di masyarakat itu tinggi,” tegas Marten.
Atas arahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar itu, Marten secara tegas mengatakan, siap melaksanakan apa yang menjadi perintah dari pihak DPP tersebut.
Sebab bagi Marten, yang mencalonkan sebagai kepala daerah itu adalah pihak partai, bukan diri sendiri.
Meski bakal calon memiliki nilai elektabilitas tinggi dan disenangi rakyat, jika tanpa dorongan partai, maka calon tersebut tak memiliki kenderaan untuk menuju kursi sebagai kepala daerah.
“Sebagai Ketua DPD II, saya siap menjalankan perintah DPP untuk kita ikuti. Sehingga ada jalan untuk menetapkan sebagai calon definitif,” tandasnya. (*)
