POHUWATO, TimeNUSANTARA.com – Kebijakan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang menerbitkan surat peringatan penghentian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di tiga desa kini menuai sorotan. Pasalnya, langkah tersebut dinilai memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Pohuwato.
Melalui surat bernomor 300.6.6/PEM/1349/IX/2026, Bupati Pohuwato memerintahkan penghentian aktivitas PETI di Desa Bulangita, Teratai, dan Botubilotahu, Kecamatan Marisa. Para pelaku diberikan waktu 7 x 24 jam untuk menghentikan kegiatan serta mengeluarkan alat berat dari lokasi pertambangan.
Namun, kebijakan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa hanya tiga desa yang mendapatkan surat peringatan, sementara aktivitas PETI di sejumlah wilayah lain di Pohuwato juga menjadi sorotan?
Baca juga: Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Wilayah seperti Hulawa, Popaya, Balayo, Karya Baru hingga kawasan pertambangan lainnya selama ini turut dikaitkan dengan persoalan aktivitas tambang ilegal. Publik pun mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penindakan di kawasan-kawasan tersebut.
Jika pemerintah berani mengeluarkan perintah penghentian terhadap tiga desa, mengapa ketegasan yang sama belum terlihat secara merata di wilayah lainnya?
Kondisi ini memunculkan persepsi adanya penertiban yang terkesan tebang pilih. Bahkan, muncul dugaan bahwa aktivitas PETI di luar tiga desa tersebut seolah mendapatkan pembiaran.
Bupati Jangan Tebang Pilih
Persoalan ini bukan tentang menolak penertiban di tiga desa. Justru, masyarakat membutuhkan keseriusan pemerintah untuk memberantas seluruh aktivitas pertambangan ilegal tanpa membedakan lokasi maupun pihak yang terlibat.
Jangan sampai kebijakan penghentian hanya menjadi tekanan bagi masyarakat di wilayah tertentu, sementara aktivitas serupa di kawasan lain tidak mendapatkan tindakan yang setara.
Bupati Saipul A. Mbuinga perlu menjelaskan secara terbuka apa dasar pemerintah hanya menerbitkan surat peringatan kepada tiga desa tersebut.
Apakah ketiga desa itu merupakan prioritas awal penertiban, atau memang terdapat pertimbangan khusus yang membuat wilayah lain belum tersentuh kebijakan serupa?
Jika pemerintah memiliki data dan pemetaan aktivitas PETI di seluruh Pohuwato, masyarakat berhak mengetahui bagaimana tindak lanjut terhadap lokasi-lokasi lainnya.
Ais Botutihe Tantang Penertiban Menyeluruh
Sorotan terhadap kebijakan tersebut juga sejalan dengan sikap tokoh pemuda Pohuwato, Ais Botutihe, yang sebelumnya meminta Bupati tidak hanya memusatkan perhatian pada tiga desa.
Ais menyatakan akan mengawal persoalan PETI dan mendorong agar pemerintah daerah berani melakukan penertiban secara menyeluruh.
Menurut sorotan yang disampaikannya, pemberantasan PETI tidak boleh berhenti pada penerbitan surat peringatan. Pemerintah harus menunjukkan konsistensi dalam menjalankan aturan di seluruh wilayah yang ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Sebab, apabila hanya tiga desa yang diperintahkan berhenti, sementara aktivitas serupa di wilayah lain masih diduga berlangsung, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan konsistensi kebijakan Bupati.
Apa Sebenarnya Maksud Bupati Pohuwato?
Pertanyaan publik kini semakin mengarah kepada Bupati Saipul A. Mbuinga: apakah pemerintah daerah benar-benar ingin memberantas PETI di seluruh Pohuwato, atau penertiban hanya difokuskan pada tiga desa?
Bupati juga perlu memastikan tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa, baik pemilik alat berat, pemodal maupun pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas pertambangan ilegal.
Jangan sampai muncul kesan pemerintah berani menghentikan aktivitas di satu wilayah, tetapi justru membiarkan aktivitas serupa di wilayah lainnya.
Masyarakat menunggu penjelasan sekaligus tindakan nyata. Sebab, penegakan aturan seharusnya berlaku sama bagi semua pihak, bukan hanya kepada kelompok atau wilayah tertentu.
TIMENUSANTARA.COM akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi Bupati Pohuwato maupun pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
Redaksi TimeNUSANTARA.com
