Terungkap! KPK Sebut Ada ‘Jatah Preman Sekian Persen’ untuk Kepala Daerah di Dinas PUPR

Rabu, 5 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar/Doc: Gubernur Riau, Abdul Wahid, saat tiba digedung KPK RI.

Gambar/Doc: Gubernur Riau, Abdul Wahid, saat tiba digedung KPK RI.

JAKARTA, TimeNUSANTARA — Ledakan baru di dunia birokrasi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan mengejutkan di balik operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan sembilan orang lainnya. Dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, KPK menemukan adanya praktik “jatah preman sekian persen” untuk kepala daerah.

“Ada semacam japrem, jatah preman sekian persen untuk kepala daerah, itu modus-modusnya,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Baca juga :

BREAKING NEWS: Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Kasus Korupsi Proyek Daerah

Menurut Budi, pola ini sudah dipatok sejak awal pembahasan proyek di lingkungan Dinas PUPR. Setiap pekerjaan besar, terutama proyek infrastruktur bernilai miliaran, disebut-sebut harus menyisihkan sejumlah persen dari total nilai anggaran untuk ‘jatah kepala daerah’.

“Detailnya akan kami buka dalam konferensi pers resmi besok,” ujarnya menambahkan.

Dugaan pemerasan ini, kata Budi, terkait langsung dengan pengelolaan anggaran Dinas PUPR Riau. Sejumlah saksi sudah diperiksa, sementara bukti uang tunai dalam berbagai mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pound sterling turut disita.

“Tim mengamankan barang bukti uang tunai total sekitar Rp1,6 miliar,” ungkap Budi. “Sebagian ditemukan di rumah pribadi saudara AW (Abdul Wahid), sisanya di Jakarta.”

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Istilah “jatah preman sekian persen” menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi proyek masih berakar kuat di sektor lingkup dinas PUPR, yang selama ini dikenal sebagai “ladang basah” anggaran pembangunan.

KPK menegaskan bahwa pihaknya tak akan berhenti membongkar praktik pemerasan dan korupsi berjamaah semacam ini.

Kasus Abdul Wahid adalah peringatan nyata. Setiap rupiah uang rakyat yang diselewengkan untuk “jatah” pribadi akan menjadi bom waktu. KPK kini menyoroti pola serupa di berbagai daerah, khususnya proyek-proyek dilingkup dinas PUPR yang rawan “persenan” jatah pejabat.

Jika kepala daerah lain masih nekat memainkan proyek dengan sistem “jatah preman sekian persen”, maka hanya menunggu waktu pintu jeruji besi siap menyambut.

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!
Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati
Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan
Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WITA

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!

Senin, 9 November 2026 - 21:27 WITA

Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA