GORONTALO, TimeNUSANTARA – Polres Pohuato melancarkan operasi besar-besaran untuk menertibkan tambang masyarakat di wilayah Buntulia, Kabupaten Pohuato yang diduga beroperasi tanpa izin. Penertiban ini memicu pro-kontra di kalangan warga, terutama mereka yang bergantung pada tambang sebagai mata pencaharian mereka.
Menurut masyarakat sekitar langkah Polres Pohuato ini sebagai penegakan hukum yang tegas terhadap tambang diduga ilegal yang selama ini merusak lingkungan. Namun, tidak sedikit yang menganggap operasi ini sebagai upaya pembungkaman terhadap masyarakat kecil yang terpaksa melakukan tambang sebagai satu-satunya sumber penghidupan di tengah himpitan ekonomi. “Kami hanya mencari makan, tambang ini adalah cara kami bertahan hidup. Penertiban ini justru melumpuhkan kami,” keluh seorang warga sekitar yang tidak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, Pemerhati lingkungan Reinal Mokodompis mendukung langkah tegas aparat untuk menertibkan tambang ilegal. Reinal menyatakan bahwa kegiatan tambang tanpa izin yang dikelola secara sembarangan dapat menyebabkan bencana lingkungan, termasuk longsor dan pencemaran air yang berdampak pada seluruh masyarakat. “Penertiban ini demi kebaikan kita semua. Kita harus menjaga lingkungan agar generasi mendatang masih bisa hidup untuk masa depan mereka diwilayah tersebut,” kata Reinal.
Namun, masyarakat yang terdampak penertiban berharap pemerintah juga menyediakan solusi ekonomi yang lebih baik bagi mereka. Banyak di antara mereka yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di tambang setelah berbagai sektor ekonomi lainnya sulit berkembang di wilayah tersebut.
Kasus ini mengundang perhatian publik, terutama mengenai bagaimana pemerintah daerah dan aparat hukum dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Pohuato.
Peliput: Nopri Dotulong
Editor: Redaksi Timenusantara.com
