Tambang Masyarakat di Wilayah Pohuato Ditertibkan: Penegakan Hukum atau Pembungkaman?

Jumat, 18 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

GORONTALO, TimeNUSANTARA – Polres Pohuato melancarkan operasi besar-besaran untuk menertibkan tambang masyarakat di wilayah Buntulia, Kabupaten Pohuato yang diduga beroperasi tanpa izin. Penertiban ini memicu pro-kontra di kalangan warga, terutama mereka yang bergantung pada tambang sebagai mata pencaharian mereka.

Menurut masyarakat sekitar langkah Polres Pohuato ini sebagai penegakan hukum yang tegas terhadap tambang diduga ilegal yang selama ini merusak lingkungan. Namun, tidak sedikit yang menganggap operasi ini sebagai upaya pembungkaman terhadap masyarakat kecil yang terpaksa melakukan tambang sebagai satu-satunya sumber penghidupan di tengah himpitan ekonomi. “Kami hanya mencari makan, tambang ini adalah cara kami bertahan hidup. Penertiban ini justru melumpuhkan kami,” keluh seorang warga sekitar yang tidak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu, Pemerhati lingkungan Reinal Mokodompis mendukung langkah tegas aparat untuk menertibkan tambang ilegal. Reinal menyatakan bahwa kegiatan tambang tanpa izin yang dikelola secara sembarangan dapat menyebabkan bencana lingkungan, termasuk longsor dan pencemaran air yang berdampak pada seluruh masyarakat. “Penertiban ini demi kebaikan kita semua. Kita harus menjaga lingkungan agar generasi mendatang masih bisa hidup untuk masa depan mereka diwilayah tersebut,” kata Reinal.

Namun, masyarakat yang terdampak penertiban berharap pemerintah juga menyediakan solusi ekonomi yang lebih baik bagi mereka. Banyak di antara mereka yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di tambang setelah berbagai sektor ekonomi lainnya sulit berkembang di wilayah tersebut.

Kasus ini mengundang perhatian publik, terutama mengenai bagaimana pemerintah daerah dan aparat hukum dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Pohuato.

 

Peliput: Nopri Dotulong

Editor: Redaksi Timenusantara.com

Berita Terkait

Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian
Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!
Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan
Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi
Polsek Urban Kaidipang Periksa Saluran Limbah SPPG Boroko, Petugas Sebut Pipa Akan Diteruskan ke Sungai
Dugaan Limbah SPPG Boroko, Polsek Kaidipang Diminta Telusuri Unsur Pidana Pencemaran Lingkungan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:04 WITA

Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WITA

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!

Senin, 9 November 2026 - 21:27 WITA

Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:01 WITA

Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA