Sangadi Bintauna Pantai Siap Tempuh Jalur Hukum Terkait Tuduhan di Media Sosial

Minggu, 20 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar/Documentasi Tangkapan layar Postingan dugaan pencemaran nama baik, dan Sangadi Bintauna Pantai Warniati Aris

Gambar/Documentasi Tangkapan layar Postingan dugaan pencemaran nama baik, dan Sangadi Bintauna Pantai Warniati Aris

HUKRIM, TimeNUSANTARA — Kepala Desa (Sangadi) Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Warniati Aris, menyatakan keberatannya atas berbagai tuduhan yang beredar di media sosial yang dinilai tidak berdasar. Tuduhan tersebut kerap dilayangkan melalui akun Facebook bernama Riton Djaelani Bintauna Vahuta, yang secara konsisten menuding dirinya melakukan pelanggaran hukum, termasuk dugaan “main mata” dengan camat.

Sangadi menyebut, tuduhan tersebut telah mencemarkan nama baiknya, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat publik. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah hukum.

“Insyallah hari Senin saya akan melapor ke Polres. Ini sudah mencemarkan nama baik saya sebagai kepala desa, dan sebagai pribadi. Postingan-postingan itu tidak berdasar dan sudah masuk kategori pelanggaran UU ITE,” tegasnya kepada TimeNUSANTARA.com Minggu (20/4/2025).

Merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Sangadi juga menyoroti status Riton Djaelani yang mengaku sebagai jurnalis, namun berdasarkan penelusuran, yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai wartawan di Dewan Pers. “Atas nama Riton Djaelani juga tidak terdaftar sebagai wartawan di Dewan Pers sebagai legalitas jurnalis, sehingga dianggap karyanya juga bukan sebagai karya jurnalis yang sesuai kode etik yang independen sesuai aturan Dewan Pers. Maka saya melihat hal tersebut sebagai karya pribadinya atas kepentingan pribadi yang tak sesuai aturan Dewan Pers,” ujarnya.

Selain soal pencemaran nama baik, Sangadi juga memberikan klarifikasi mengenai dua isu utama yang kerap menjadi bahan perbincangan: soal biaya pengurusan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL/Prona), dan aktivitas usaha galian C di wilayahnya.

Ia menegaskan bahwa tidak semua biaya prona ditanggung oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan regulasi, memang ada biaya tak terduga yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kerja petugas di lapangan, seperti konsumsi, transportasi, dan operasional lainnya. Biaya ini biasanya disepakati bersama dalam musyawarah desa dan tetap dalam koridor aturan yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri: Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT Tahun 2017.

Terkait usaha galian C yang dituding ilegal, Sangadi menyatakan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar hukum karena masih dalam batas kewajaran dan sesuai peraturan. Kegiatan penyedotan pasir di sungai, menurutnya, merupakan bagian dari upaya normalisasi sungai untuk mencegah pendangkalan dan banjir.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa kegiatan pengambilan material sedimen seperti pasir dari sungai dapat dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan dan normalisasi sungai, sepanjang tidak melanggar izin tata ruang dan peraturan daerah.

“Apa yang dilakukan adalah bagian dari normalisasi sungai, dan tidak menyalahi batas galian. Ini justru membantu menjaga aliran sungai tetap lancar,” jelasnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dirinya berharap media sosial dapat digunakan untuk hal-hal positif dan membangun, bukan untuk menyebarkan fitnah yang dapat memecah belah masyarakat.

 

Penulis: Fadlan Ibunu

Berita Terkait

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran
MAP Perkuat Fondasi Pembangunan Bolmut 2025–2029
Di Balik 500 Paket Sembako, Ada Kepedulian HBL dan Fikri Gam untuk Masyarakat Boltara
Pembagunan Tambak Udang Modern Biontong 1 Masuk Tahap Persiapan Teknis
Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian
Plt Bupati MAP Sampaikan Ranperda APBD Boltara 2027
HUT ke-22 SMKN 1 Kaidipang, Plt Bupati Dorong Penguatan Disiplin dan Kualitas Pendidikan
Plt Bupati Aditya Dorong Pemuda Boltara Berwirausaha

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:55 WITA

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Selasa, 17 November 2026 - 22:53 WITA

Di Balik 500 Paket Sembako, Ada Kepedulian HBL dan Fikri Gam untuk Masyarakat Boltara

Selasa, 17 November 2026 - 17:45 WITA

Pembagunan Tambak Udang Modern Biontong 1 Masuk Tahap Persiapan Teknis

Selasa, 17 November 2026 - 15:04 WITA

Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian

Kamis, 12 November 2026 - 23:53 WITA

Plt Bupati MAP Sampaikan Ranperda APBD Boltara 2027

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA