Reskrim Polres Bolmut Dalami Dugaan Penjualan Aset Negara oleh PT PP di PLTU Sulut 1

Minggu, 16 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyidik Polres Bolmut saat memintai keterangan dari pihak penagung jawab PT PP di PLTU Sulut 1 Desa Binjeita Dikantor Polres Bolmut. Ganbar/Doc: Reskrim Polres Bolmut

Penyidik Polres Bolmut saat memintai keterangan dari pihak penagung jawab PT PP di PLTU Sulut 1 Desa Binjeita Dikantor Polres Bolmut. Ganbar/Doc: Reskrim Polres Bolmut

BOLMUT, TimeNUSANTARA – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terus menyelidiki dugaan penjualan aset negara berupa sisa besi dan kabel tembaga di proyek PLTU Sulut 1 oleh oknum pimpinan PT PP.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan, termasuk Wahyu Gusti, penanggung jawab PT PP di PLTU Sulut 1. Dalam keterangannya, Wahyu mengungkapkan bahwa penjualan material tersebut dilakukan oleh oknum pimpinan PT PP yang lebih tinggi dengan inisial Iq. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak menerima keuntungan apa pun dari transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bahwa sebanyak tiga truk berisi material berupa besi ulir, besi biasa, dan potongan kabel tembaga telah dijual kepada dua pengusaha, yakni T (2 truk) dan R (1 truk sebanyak 12 ton).

Kanit 1 Reskrim Polres Bolmut, Bripka Noldy Mamisala, membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus ini. “Saat ini kami masih mendalami dugaan penjualan aset negara di PLTU Sulut 1. Jika terbukti benar, maka para pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,” ujarnya kepada media ini, Minggu (16/3/2025).

Bripka Noldy menjelaskan bahwa seluruh material yang berada di area PLTU Sulut 1 merupakan aset negara, termasuk sisa atau kelebihan bahan konstruksi. Oleh karena itu, segala bentuk penjualan tanpa prosedur yang sah dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dikenakan hukuman pidana. Jika terbukti ada unsur korupsi, para pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar.

• Selain itu, tindakan ini juga berpotensi melanggar Pasal 406 KUHP tentang perusakan atau penggelapan barang milik negara, yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain (termasuk milik negara), dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun.

Pihak Reskrim Polres Bolmut berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan aset negara yang berpotensi merugikan keuangan negara, khususnya di proyek PLTU Sulut 1.

 

Peliput : Fadlan Ibunu

Penerbit: Tim Redaksi

Berita Terkait

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!
Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan
Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi
Polsek Urban Kaidipang Periksa Saluran Limbah SPPG Boroko, Petugas Sebut Pipa Akan Diteruskan ke Sungai
Dugaan Limbah SPPG Boroko, Polsek Kaidipang Diminta Telusuri Unsur Pidana Pencemaran Lingkungan
Polsek Bolangitang Diminta Bertindak Tegas, Galian C Diduga Ilegal Beroperasi Dekat Permukiman dan Jalan Trans Sulawesi

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WITA

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!

Senin, 9 November 2026 - 21:27 WITA

Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:01 WITA

Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 22:48 WITA

Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA