Pandangan Hukum: Koperasi Tak Bisa Seenaknya Kelola Tambang Hanya Berbekal Akta Dan Nib

Jumat, 1 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakar hukum pertambangan, Dr. Ahmad Redi dari Universitas Gadjah Mada

Pakar hukum pertambangan, Dr. Ahmad Redi dari Universitas Gadjah Mada

TimeNUSANTARA – HUKUM | Belakangan ini, banyak koperasi di sejumlah daerah mulai melibatkan diri dalam aktivitas pertambangan emas, baik di lahan tambang rakyat maupun di wilayah yang belum memiliki status izin resmi. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama terkait legalitas dan batasan hukum yang mengatur aktivitas koperasi dalam sektor pertambangan.

Sebagian besar koperasi mengklaim legalitas operasional mereka hanya berbekal akta notaris dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, dalam konteks hukum pertambangan di Indonesia, hal itu tidak cukup untuk menjalankan kegiatan eksplorasi maupun produksi tambang.

Legalitas Koperasi Tidak Sama dengan Izin Pertambangan

Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang sah menurut hukum, dan keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, ketika sebuah koperasi bergerak dalam bidang pertambangan, maka ia juga harus tunduk pada aturan pertambangan yang jauh lebih ketat.

Dasar hukum utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan dikenai sanksi pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.”

Dengan demikian, koperasi yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi tambang, meskipun sudah memiliki akta pendirian dan NIB.

Peran Izin Lingkungan dan Ketentuan Tambang Rakyat

Selain izin dari sektor energi dan sumber daya mineral, izin lingkungan juga merupakan persyaratan mutlak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap kegiatan tambang wajib memiliki dokumen lingkungan seperti:

• Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),

• UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan),

• atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), tergantung skala usaha.

Tanpa dokumen ini, operasional pertambangan dinyatakan ilegal dan pelakunya bisa dikenakan pidana lingkungan.

Koperasi dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Koperasi bisa terlibat dalam kegiatan pertambangan jika beroperasi dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan telah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari bupati atau wali kota. Namun perlu diingat, penetapan WPR harus dilakukan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM.

Pakar hukum pertambangan, Dr. Ahmad Redi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan:

“Koperasi tidak dapat serta merta mengklaim sebagai pelaku usaha tambang tanpa melalui prosedur resmi. Tanpa IPR atau IUP, koperasi yang beroperasi tetap dapat diproses secara hukum.”

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan tambang di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM di daerah harus tegas dalam menolak atau menertibkan koperasi yang beroperasi tanpa izin sah.

Sementara itu, aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan juga memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan terhadap pelaku tambang ilegal, termasuk koperasi yang terbukti melanggar.

Kesimpulan Pandangan Hukum

• Akta notaris dan NIB tidak cukup untuk memberi kewenangan kepada koperasi mengelola tambang.

• Harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP/IPR/IUPK) dan izin lingkungan sesuai aturan.

• Kegiatan pertambangan tanpa izin adalah tindak pidana, meskipun dilakukan oleh koperasi.

• Pemerintah daerah dan APH wajib bersinergi dalam pengawasan dan penindakan.

• Masyarakat harus hati-hati dan tidak terjebak dalam praktik tambang ilegal yang mengatasnamakan koperasi.

TimeNUSANTARA menyarankan masyarakat untuk tidak hanya melihat koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat, tetapi juga memahami bahwa dalam bidang tambang, koperasi tetap harus taat hukum seperti badan usaha lainnya.

Jika masyarakat menemukan kegiatan pertambangan oleh koperasi yang tidak disertai izin lengkap, segera laporkan kepada aparat terkait untuk mencegah kerugian lingkungan, konflik sosial, dan potensi pelanggaran hukum lainnya.

 

(Fadlan Ibunu) 

Penerbit: Tim Redaksi Timenusantara.com

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!
Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati
Alat Berat Parkir di Jalur Trans Sulawesi Desa Kuala, Lantas Polres Boltara Diminta Periksa Dokumen dan Pengawalan
Bobiyanto Masuara Desak SPPG Boroko Bertanggung Jawab atas Dugaan Kerugian Ekonomi

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WITA

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!

Senin, 9 November 2026 - 21:27 WITA

Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA