Astaga, Diduga Ada Titipan OPD, Pengadaan Mobnas Diluar Pembahasan APBD 2024

Selasa, 30 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GORUT, timeNUSANTARA – Ketua LSM Gerakan Aktivis Milenial (GAM) Provinsi Gorontalo, Amin Suleman, mengungkapkan bukti pesanan terkait pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) yang tidak dibahas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Bukti tersebut berupa nota pesanan bernomor:010/Umum/10/1/2024,ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum, Setda Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Farial D. Usu, S.Ag, M.SI, pada tanggal 24 Januari 2024, yang ditujukan kepada PT. Hasjrat Abadi Cabang Gorontalo.

Hal disampaikan oleh Ketua LSM GAM Provinsi Gorontalo, Amin Suleman, saat menghubungi awak media Minggu (28/01/2024) kemarin.

Amin Suleman menegaskan perlunya Pj. Bupati untuk menegur bawahannya yang melakukan kegiatan di luar pembahasan anggaran.

Ia juga menyampaikan kekecewaannya terkait pengadaan Mobnas yang disinyalir sebagai titipan anggaran dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang masih akan diselidiki oleh LSM GAM.

Dalam kondisi daerah yang sulit, dengan banyak tenaga honorer terbengkalai, Amin Suleman menilai langkah pemerintah kabupaten Gorut melalui Bagian Umum sangat disayangkan.

Ia juga menanyakan apakah Bagian Umum berkoordinasi dengan Pj Bupati sebelum mengambil langkah tersebut.
Kembali Amin Suleman menjelaskan bahwa pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) yang tidak disertakan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, memiliki dampak hukum yang dapat menimbulkan beberapa pertimbangan dan konsekuensi.

Berikut adalah beberapa dampak hukum yang mungkin timbul:
1. Pelanggaran Hukum Anggaran: Pesanan yang dilakukan di luar pembahasan APBD dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan dan prosedur anggaran pemerintah. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana pengeluaran tidak sah dan tidak mendapatkan persetujuan yang diperlukan.

2. Akuntabilitas dan Transparansi: Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pihak yang terlibat dalam pengadaan mungkin diminta untuk bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

3. Penyelidikan dan Audit: Pesanan tersebut dapat memicu penyelidikan atau audit lebih lanjut terhadap praktik keuangan dan anggaran pemerintah daerah. Badan pemeriksa atau lembaga terkait dapat mengkaji proses pembelian dan menilai kesesuaian dengan regulasi.

4. Konsekuensi Hukum untuk Pejabat Terkait: Pejabat yang terlibat dalam pengadaan di luar pembahasan APBD mungkin dapat menghadapi konsekuensi hukum. Ini bisa mencakup sanksi administratif, sanksi pidana, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Dampak pada Pelayanan Publik: Jika ditemukan bahwa pengadaan tersebut tidak sah, ini dapat berdampak pada pelayanan publik dan keberlanjutan program-program lain yang membutuhkan alokasi anggaran. (*)

 

Berita Terkait

Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian
Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!
Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan
Dari Tanah Mongondow, Tiga Warisan Budaya Kotamobagu Catat Sejarah Nasional
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Lima Jam Rumah Haji Pulu Disisir KPK, Sejumlah Koper Dibawa Penyidik
Yopi Y. Latif Mantapkan Langkah ke PDI Perjuangan, Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pohuwato
Bupati SJL Hadiri Puncak PENAS XVII yang Dibuka Langsung Presiden Prabowo

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:04 WITA

Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian

Selasa, 10 November 2026 - 12:14 WITA

Bupati Pohuwato Disorot, Diduga Lindungi PETI di Luar Tiga Desa!

Senin, 9 November 2026 - 21:27 WITA

Bupati Pohuwato Disentil! PETI Ditertibkan di Tiga Desa, Keadilan untuk Rakyat Dipertanyakan

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WITA

Dari Tanah Mongondow, Tiga Warisan Budaya Kotamobagu Catat Sejarah Nasional

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA