HUKRIM, TimeNUSANTARA — Suasana kantor Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mendadak tegang, Senin (21/9/2026). Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung dan menyegel ruang dokumen di empat organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus sebuah langkah yang jarang terjadi dan langsung memicu perbincangan di kalangan pegawai maupun warga.
Empat dinas yang ruangannya disegel adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kesehatan. Di pintu setiap ruangan kepala OPD dan lainya, terpasang pita bertuliskan “DALAM PENGAWASAN KPK” lengkap dengan keterangan “Penyelidikan”, tanda tangan petugas, dan tanggal penyegelan, menegaskan bahwa proses hukum tengah berjalan.
Tak hanya menyegel ruangan, tim penyidik KPK dikabarkan turut memeriksa tiga orang secara bersamaan: seorang kepala dinas, seorang aparatur sipil negara (ASN), dan satu kontraktor. Sampai saat ini, materi pemeriksaan serta keterkaitan ketiga orang tersebut dengan penyegelan ruangan belum terungkap ke publik.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris Daerah Boltara, Jusnan Mokoginta, mengaku belum mendapat informasi resmi lantaran sedang bertugas di luar daerah. Meski begitu, ia tak menutupi rasa prihatinnya jika kabar tersebut benar adanya.
“Saya belum menerima informasi resmi karena saat ini sedang tugas luar dan berada di luar daerah. Saya prihatin kalau informasi ini benar,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai perkara yang sedang diselidiki — baik soal objek penyelidikan, dokumen yang disasar, maupun pihak-pihak yang tengah menjalani pemeriksaan. Tim redaksi terus berupaya mengonfirmasi perkembangan langsung dari KPK dan pihak-pihak terkait.
Berita ini akan terus diperbarui seiring perkembangan informasi.
Penulis: Fadlan Ibunu
