SULUT, TimeNUSANTARA — Pekerjaan preservasi jalan nasional ruas Maelang–BTS Bolmong/Bolmut–Biontong–Atinggola (akses Terminal Boroko) dengan anggaran Rp27.672.291.000 kembali menjadi sorotan.
Pantauan awak media, Selasa (1/9/2026), menemukan sejumlah tampalan aspal yang mulai retak dan rusak, sementara bahu jalan yang relatif baru dikerjakan juga terlihat mengalami keretakan.
Penelusuran dari Desa Wakat hingga Desa Binuanga menunjukkan kerusakan tidak hanya terjadi pada satu titik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar terhadap kualitas pekerjaan sekaligus pengawasan BPJN Sulawesi Utara.
Seorang warga yang ditemui awak media bahkan mengatakan pekerjaan tersebut baru sekitar sebulan dikerjakan, namun sudah mulai mengalami kerusakan.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp27,6 miliar, kondisi ini memunculkan dugaan yang lebih serius: apakah kerusakan tersebut luput dari pengawasan, atau justru ada pembiaran terhadap pekerjaan perusahaan yang kualitasnya dipertanyakan?
Jika pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan mengetahui adanya pekerjaan bermasalah tetapi tetap membiarkannya, sementara penyedia jasa tetap memperoleh pembayaran, maka dugaan adanya persekongkolan untuk memperoleh keuntungan bersama patut ditelusuri.
Dugaan tersebut tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Namun, rangkaian temuan di lapangan menjadi alasan yang cukup untuk mempertanyakan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi.
Baca juga: Misterius! Proyek Diduga Pemprov Sulut di Kuala Utara Bolmut Diduga Menyalahi Aturan
Pemeriksaan terhadap material, mutu aspal, ketebalan pekerjaan, kepadatan, volume, dokumen pengawasan serta berita acara pembayaran menjadi penting untuk menguji dugaan tersebut.
Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi namun tetap diterima, maka pertanggungjawaban tidak semestinya hanya berhenti pada perusahaan pelaksana. Pihak yang memiliki kewenangan mengawasi dan menerima hasil pekerjaan juga harus dimintai penjelasan.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas jalan, tetapi uang negara puluhan miliar rupiah.
Publik tentu tidak ingin muncul pola: proyek bernilai besar dikerjakan, dalam waktu singkat rusak, kemudian kembali diperbaiki dengan anggaran negara.
Apabila memang tidak ada persekongkolan, BPJN Sulut dan perusahaan pelaksana memiliki kesempatan untuk membantah dugaan tersebut dengan membuka hasil pengujian dan dokumen pengawasan secara transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat berwenang perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
TIMENUSANTARA.COM akan terus menelusuri temuan tersebut. Dugaan persekongkolan dalam pemberitaan ini merupakan dugaan berdasarkan kondisi lapangan dan belum merupakan kesimpulan hukum.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BPJN Sulut, PPK, konsultan pengawas dan perusahaan pelaksana.
Tim redaksi/Fadlan Ibunu
