SULUT, TimeNUSANTARA — Proyek preservasi Jalan Nasional ruas Maelang–Biontong–Atinggola hingga akses Terminal Buroko, yang membentang di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara (Boltara), kembali menuai sorotan tajam. Dengan nilai anggaran lebih dari Rp27 miliar, kualitas pekerjaan di sejumlah titik dinilai jauh dari standar teknis pengaspalan, memunculkan dugaan adanya pembiaran dalam pengawasan proyek oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara.
Penelusuran di lapangan menemukan sejumlah titik tambalan aspal yang kondisinya jauh dari kata layak. Permukaan tampalan terlihat bergelombang dan tidak rata, tanda kuat bahwa proses pemadatan tidak dilakukan sesuai prosedur — diduga hanya menggunakan alat pemadat seadanya, bukan tandem roller sebagaimana dipersyaratkan dalam spesifikasi umum pekerjaan jalan.
Baca juga: Misterius! Proyek Diduga Pemprov Sulut di Kuala Utara Bolmut Diduga Menyalahi Aturan
Warna aspal pun tampak kusam dan kering, berbeda jauh dari badan jalan lama di sampingnya yang masih mengkilap dan padat. Kondisi ini mengindikasikan kadar aspal (bitumen) dalam campuran diduga tidak memenuhi takaran standar, atau suhu penghamparan sudah terlalu dingin saat proses pemadatan berlangsung — dua hal yang seharusnya menjadi perhatian utama pengawas lapangan jika pengawasan benar-benar berjalan.
Tak hanya itu, sambungan (joint) antara aspal baru dan aspal lama juga terlihat tidak rapi, dengan perbedaan elevasi yang mencolok. Di sejumlah titik, butiran agregat tampak lepas di permukaan tambalan — gejala raveling dini yang lazimnya muncul akibat kurangnya kadar pengikat aspal atau minimnya jumlah lintasan pemadatan. Semua temuan ini konsisten dengan satu kesimpulan: pekerjaan tambal sulam pada proyek ini diduga kuat tidak mengikuti spesifikasi teknis yang berlaku.
Pertanyaan besar kemudian mengarah pada satu hal: ke mana pengawasan BPJN Sulawesi Utara selama pekerjaan berlangsung? Proyek dengan anggaran puluhan miliar rupiah semestinya berada di bawah pengawasan ketat dan berjenjang, mulai dari pengawas lapangan, konsultan supervisi, hingga PPK selaku penanggung jawab kontrak. Namun kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya — kualitas buruk baru menjadi sorotan setelah dikeluhkan warga dan diberitakan media, bukan karena ditemukan lebih dulu oleh pengawas proyek.
Pola ini memunculkan dugaan pembiaran dalam pengawasan. Sejumlah warga yang melintasi ruas jalan tersebut mempertanyakan hal serupa.
“Kalau memang ada pekerjaan yang kualitasnya kurang baik, kami berharap segera diperbaiki. Anggaran proyek ini cukup besar, sehingga hasil pekerjaannya juga harus benar-benar diperhatikan,” ujar salah seorang warga.
Warga lain bahkan secara terbuka mempertanyakan fungsi pengawasan BPJN Sulut selama ini.
“Dengan anggaran lebih dari Rp27 miliar, tentu masyarakat berharap ada pengawasan yang ketat. Jangan sampai pekerjaan yang dianggap kurang baik baru menjadi perhatian setelah mendapat sorotan dari masyarakat,” kata warga lainnya.
Lokasi proyek yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo turut menjadi catatan tersendiri. Posisi ini kerap dianggap sebagai wilayah yang luput dari pemantauan rutin dan intensif, sehingga muncul pertanyaan apakah faktor jarak dan minimnya kontrol berkala turut berkontribusi terhadap longgarnya pengawasan di titik-titik tersebut.
Sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memikul tanggung jawab langsung atas kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, termasuk memastikan pengawasan lapangan berjalan efektif sejak awal pelaksanaan — bukan setelah muncul sorotan publik.
Berkaitan dengan itu wargapun meminta Audit teknis independen terhadap mutu campuran aspal, ketebalan lapisan, serta rekam jejak pengawasan lapangan selama proyek berjalan dinilai perlu dilakukan untuk memastikan uang negara tidak terbuang percuma akibat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
TimeNusantara.com akan terus memantau perkembangan proyek ini, termasuk klarifikasi langsung dari piham BPJN Sulut.
(Redaksi TimeNUSANTARA/Fadlan Ibunu)
