Minta Maaf ke Presiden, Febrie Siap Ungkap Fakta Sebenarnya

Minggu, 26 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, TimeNUSANTARA – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta seluruh insan Adhyaksa menyusul proses hukum yang kini menjerat dirinya dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pernyataan tersebut disampaikan Febrie melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (26/7/2026). Dalam pernyataannya, ia mengaku prihatin atas kegaduhan yang muncul akibat perkara yang sedang dihadapinya.

“Saya mohon maaf kepada pimpinan, Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung, serta seluruh rekan-rekan di Kejaksaan,” demikian isi pernyataan Febrie.

Tak hanya meminta maaf, Febrie juga menegaskan komitmennya untuk menghadapi seluruh proses hukum secara terbuka. Ia menyatakan siap membuktikan bahwa fakta-fakta hukum nantinya akan memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai perkara yang menjerat dirinya.

Menurut Febrie, seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya akan dijawab melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia meminta publik memberikan kesempatan kepada proses peradilan untuk mengungkap fakta secara objektif dan adil.

Di sisi lain, Febrie mengaku merasa menjadi korban kriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia menilai alat bukti yang digunakan penyidik masih perlu diuji lebih mendalam di persidangan, termasuk melalui proses pembuktian yang terbuka sesuai ketentuan hukum.

Kasus yang menyeret mantan Jampidsus tersebut menjadi perhatian luas masyarakat karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Perkembangan perkara ini pun terus menjadi sorotan publik, mengingat posisi strategis yang pernah diemban Febrie di lingkungan Kejaksaan Agung.

Kini, publik menantikan jalannya proses hukum yang akan berlangsung di pengadilan. Semua pihak diharapkan menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati
Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital
Mengenal Peran Audit Internal dalam Mengawal BLT Dana Desa
Prabowo Ajukan Tambahan APBN, Targetkan 70 Ribu Polhut di Tengah Perombakan Besar Jajaran Polri
WOW! Jubir KPK Diperiksa Polda Metro Jaya

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:06 WITA

Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati

Kamis, 22 Oktober 2026 - 17:55 WITA

Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital

Berita Terbaru

Plt. Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh saat menyampaikan sambutan pada Workshop Wirausaha Pemuda di Coconut Beach Cafe, Pantai Batu Pinagut, Rabu (11/11/2026).

ADVETORIAL

Plt Bupati Aditya Dorong Pemuda Boltara Berwirausaha

Rabu, 11 Nov 2026 - 14:28 WITA

Pengurus dan kader PKB Bolmong berfoto bersama dalam momentum konsolidasi organisasi. Sebanyak 15 DPAC dipersiapkan menjadi ujung tombak penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput.

BOLMONG

15 DPAC Jadi Kekuatan Strategis PKB Bolmong

Selasa, 10 Nov 2026 - 20:40 WITA