Presiden Jokowi Resmikan Masa Kerja PPPK 2024 Tak Lagi Sampai 5 Tahun, Berikut Penjelasanya…!

Sabtu, 4 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, TimeNUSANTARA – Diundangkan melalui UU ASN 2023, masa kerja PPPK 2024 tak lagi hanya sampai 5 tahun kerja.

Aturan masa kerja PPPK 2024 dalam UU ASN tersebut disahkan oleh Presiden Jokowi.

Jokowi pun telah meneken aturan masa kerja PPPK 2024 yang tidak lagi sampai 5 tahun tersebut.

Bahkan masa kerja PPPK yang terkenal dengan masa kontrak 1 sampai 5 tahun tampaknya kini tidak lagi digunakan.

Karena, jika merujuk ke aturan yang dituangkan dalam UU ASN 2023, masa kerja PPPK 2024 bisa sampai usia 65 tahun.

Berarti, masa kerja PPPK 2024 saat ini mengacu pada batas usia pensiun.

Selain itu, dengan adanya aturan terbaru terkait masa kerja PPPK 2024 sesuai batas usia pensiun, maka sudah setara dengan PNS.

Seperti diketahui bahwa ASN di Indonesia terdiri dari PNS dan PPPK, dan kini keduanya telah memiliki kesetaraan hak dan kewajiban berkat UU ASN 2023.

Lebih lanjut, aturan masa kerja PPPK 2024 sesuai batas usia pensiun ini, setiap golongan atau jabatan memiliki usia masing-masing.

Sehingga aturan masa kerja PPPK 2024 yang telah resmi diteken Jokowi ini disesuaikan dengan jabatannya.

Pertama bagi PPPK di Jabatan Non Manajerial

Ada masa kerja PPPK untuk jabatan pelaksana dengan batas usia pensiun sampai umur 58 Tahun.

Sementara untuk masa kerja PPPK di jabatan fungsional, batas usia pensiun yakni sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga PPPK di jabatan fungsional memiliki batas usia pensiun di umur 65 tahun.

Untuk masa kerja PPPK di jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama memiliki batas usia pensiun hingga umur 60 tahun

Terakhir, masa kerja PPPK jabatan administrator dan pengawas memiliki batas usia pensiun sampai umur 58 Tahun.

Nah, jadi masa kerja PPPK 2024 ini tak lagi sampai 5 tahun atau tidak lagi sesuai masa kontrak, tetapi kini ditetapkan sesuai batas usia pensiun di atas.***

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Dari Tanah Mongondow, Tiga Warisan Budaya Kotamobagu Catat Sejarah Nasional
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati
Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital
Mengenal Peran Audit Internal dalam Mengawal BLT Dana Desa
Prabowo Ajukan Tambahan APBN, Targetkan 70 Ribu Polhut di Tengah Perombakan Besar Jajaran Polri

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WITA

Dari Tanah Mongondow, Tiga Warisan Budaya Kotamobagu Catat Sejarah Nasional

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:06 WITA

Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati

Berita Terbaru

Plt. Bupati Boltara Moh. Aditya Pontoh saat menyampaikan sambutan pada Workshop Wirausaha Pemuda di Coconut Beach Cafe, Pantai Batu Pinagut, Rabu (11/11/2026).

ADVETORIAL

Plt Bupati Aditya Dorong Pemuda Boltara Berwirausaha

Rabu, 11 Nov 2026 - 14:28 WITA

Pengurus dan kader PKB Bolmong berfoto bersama dalam momentum konsolidasi organisasi. Sebanyak 15 DPAC dipersiapkan menjadi ujung tombak penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput.

BOLMONG

15 DPAC Jadi Kekuatan Strategis PKB Bolmong

Selasa, 10 Nov 2026 - 20:40 WITA