Timenusantara, Bolmut – Berdasarkan hasil rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmut Tahun 2022, sudah mencapai 80 persen. Hal ini seperti yang disampiakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Bolmut Siriajudin Lasena SE MEc DEv, saat ditemui awak media belum lama ini.
Menurutnya maksimalisasi serapan anggaran saat ini, bergantung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Untuk proses permintaan anggaran saat ini sudah jalan maksimal. Dan untuk memaksimalkan serapan anggaran tahun ini semua itu bergantung SKPD,” ujar Sirajudin.
Dikatakannya, jika dalam hasil evaluasi lalu, bupati-wakil bupati berharap, agar total serapan anggaran per akhir Bulan Desember nanti harus mencapai angka 99 persen. “Komitmen ini yang diharapkan dapat dijalankan oleh seluruh SKPD dengan penuh tanggungjawab,” tukasnya.
ADVERTISEMENT
![](https://timenusantara.com/wp-content/uploads/2024/08/Poster-AMG-Radio.jpg)
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditanya soal besarnya total anggaran yang belum terserap, Sirajudin pun mengatakan, jika sebenarnya bila melihat pelaksanaan fisik yang ada sudah jauh dari total persentase serapan yang ada. Namun adanya pihak ketiga yang belum melakukan permintaan anggaran membuat angka anggaran yang masih ada di kas daerah terlihat masih tinggi. “Disini masih banyak pihak ketiga yang belum melakukan realisasi anggaran, khususnya pada program fisik sehingga sisa anggaran yang masih ada di dalam kas daerah kelihatan masih besar padahal program fisiknya sudah jalan. Hal itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki modal besar sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mereka masih mengunakan anggaran perusahaan mereka,” terang Sirajudin.
Menanggapi hal ini, sejumlah pemerhati di daerah tersebut, berharap agar pelaksanaan kegiatan jelang akhir tahun patut diawasi secara ketat oleh masing-masing SKPD terkait.
Hal itu guna menghindari adanya kegiatan atau program yang dilaksanakan asal jadi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. “Kewaspadaan ini harus diantisipasi oleh SKPD teknis, khususnya pada program fisik. Jangan sampai dengan alasan memacu serapan anggaran dan deadline waktu, sehingga kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan,” tandas Sukri Mararo.
ALAN