SULTENG, TimeNUSANTARA.com – Pemadaman listrik yang terus berulang di Kota Palu semakin memicu keresahan masyarakat. Warga mengeluhkan gangguan pasokan listrik yang dinilai kian parah dan meminta PT PLN (Persero) tidak hanya segera melakukan pembenahan pelayanan, tetapi juga memenuhi hak pelanggan yang mengalami kerugian.
Di tengah keluhan tersebut, masyarakat perlu mengetahui bahwa pelanggan PLN memiliki perlindungan hukum. Bahkan, terdapat aturan yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi apabila tingkat mutu pelayanan tenaga listrik tidak terpenuhi.
Keluhan masyarakat ramai disampaikan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pemadaman yang terjadi berulang kali dinilai telah mengganggu aktivitas rumah tangga, pekerjaan, hingga kegiatan usaha.
Tidak hanya itu, sejumlah pelanggan juga mengaku khawatir peralatan elektronik di rumah mereka mengalami kerusakan akibat gangguan pasokan listrik yang terus terjadi.
“Pemadaman listrik sekarang terlalu sering. Kami sebagai pelanggan tentu sangat dirugikan. Mau beraktivitas di rumah saja terganggu, apalagi kalau listrik padam berjam-jam. Kami berharap PLN segera mencari solusi, jangan masyarakat terus yang menjadi korban,” keluh seorang warga di Jalan Hang Tuah bernama Mohamad.
Pelanggan Punya Hak Mendapatkan Kompensasi
Di balik persoalan tersebut, masyarakat sebenarnya memiliki dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban penyedia layanan listrik.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29 ayat (1).
Dalam ketentuan tersebut, konsumen berhak memperoleh pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, hak pelanggan juga diperjelas melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).
Dalam Pasal 6A aturan tersebut, standar lama gangguan listrik ditetapkan satu jam per bulan, kecuali apabila Menteri menetapkan standar berbeda berdasarkan kondisi geografis dan jaringan.
Apabila lama gangguan melampaui standar tingkat mutu pelayanan yang berlaku, konsumen berhak memperoleh kompensasi.
Besaran kompensasi dihitung berdasarkan biaya beban atau rekening minimum, dengan ketentuan:
– 50 persen apabila gangguan sampai dengan 2 jam di atas standar.
– 75 persen apabila lebih dari 2 hingga 4 jam.
– 100 persen apabila lebih dari 4 hingga 8 jam.
– 200 persen apabila lebih dari 8 hingga 16 jam.
– 300 persen apabila lebih dari 16 hingga 40 jam.
– 500 persen apabila lebih dari 40 jam.
Kompensasi tersebut diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token bulan berikutnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pelanggan prabayar dengan daya tersambung yang sama.
Namun, terdapat kondisi tertentu yang dikecualikan, antara lain pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi, gangguan yang bukan disebabkan kelalaian PLN, kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan umum, serta kepentingan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagaimana Jika Peralatan Elektronik Rusak?
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kerusakan peralatan elektronik milik pelanggan akibat gangguan pasokan listrik.
Masyarakat tidak perlu langsung panik apabila mengalami kerusakan televisi, kulkas, komputer, mesin cuci, atau perangkat elektronik lainnya. Pelanggan dapat mengajukan pengaduan dan meminta pertanggungjawaban kepada PLN.
Dasar hukumnya juga terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan, yang memberikan hak ganti rugi kepada konsumen apabila pemadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh penyedia tenaga listrik.
Meski demikian, penggantian kerusakan peralatan elektronik tidak otomatis diberikan hanya karena terjadi pemadaman. Pelanggan perlu membuktikan adanya kerusakan dan hubungan sebab akibat dengan gangguan pasokan listrik, termasuk unsur kesalahan atau kelalaian yang menjadi dasar tuntutan.
Karena itu, pelanggan disarankan melakukan beberapa langkah:
1. Mendokumentasikan waktu dan tanggal terjadinya pemadaman maupun gangguan listrik.
2. Mengambil foto atau video peralatan elektronik yang mengalami kerusakan.
3. Menyimpan bukti pembelian, nota servis, atau hasil pemeriksaan teknisi.
4. Melaporkan kejadian melalui PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.
5. Mengajukan permohonan ganti rugi secara tertulis dengan melampirkan bukti kerugian.
6. Menyimpan nomor laporan dan bukti komunikasi dengan pihak PLN.
Apabila pengaduan tidak mendapatkan penyelesaian, pelanggan dapat mempertimbangkan pengaduan kepada instansi perlindungan konsumen atau menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum.
PLN Diminta Jangan Abaikan Hak Pelanggan
Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat berharap PLN tidak hanya memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan listrik sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Pelanggan yang setiap bulan memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tentu mengharapkan pelayanan yang andal dan tidak terus-menerus dibebani dampak gangguan pasokan listrik.
Masyarakat Kota Palu juga perlu mengetahui hak-haknya agar tidak merasa kebingungan atau menganggap kerugian akibat gangguan listrik merupakan risiko yang harus ditanggung sendiri.
Pada prinsipnya, pelanggan tidak perlu takut menyampaikan pengaduan maupun mengajukan kompensasi dan ganti rugi sepanjang memiliki dasar hukum serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret PLN dalam memperbaiki kualitas pelayanan listrik di Kota Palu, sekaligus memastikan hak-hak konsumen benar-benar terlindungi.
Redaksi: TimeNUSANTARA
