BOLMONG, TimeNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai menggenjot transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan menghadapi tahapan krusial audit terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini resmi ditandai melalui pelaksanaan Entry Meeting bersama tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah, Senin (06/04/2026).
Sekretaris Daerah Bolmong, Abdullah Mokoginta, memimpin langsung pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.
“Ini bukan formalitas. Ini penentu kualitas tata kelola keuangan daerah kita,” tegas Mokoginta di hadapan jajaran pimpinan OPD.
Dalam arahannya, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap proaktif dan siaga penuh. Bahkan, ia secara tegas menginstruksikan agar kepala dinas tidak meninggalkan daerah selama proses audit berlangsung.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan komunikasi antara auditor dan pihak auditi berjalan lancar, terutama dalam penyediaan data yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Mokoginta, transparansi merupakan prinsip mutlak dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap transaksi wajib didukung dokumen sah dan mampu diuji secara hukum.
Sementara itu, tim auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara memaparkan fokus utama pemeriksaan, yang mencakup kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Audit kali ini juga akan menyasar langsung ke lapangan melalui pemeriksaan fisik terhadap sejumlah proyek pembangunan yang telah direalisasikan sepanjang tahun anggaran 2025.
Tahapan pemeriksaan terinci ini merupakan lanjutan dari audit pendahuluan, dengan pendalaman pada setiap pos belanja untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Sekda juga mengingatkan agar setiap temuan dari auditor segera ditindaklanjuti tanpa penundaan. Hal tersebut dinilai krusial dalam menentukan hasil akhir pemeriksaan.
Target besar Pemkab Bolmong tetap tidak berubah: meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Dengan integritas dan kerja sama yang baik, saya optimis hasilnya akan positif,” pungkas Mokoginta.
Audit ini sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan daerah, sekaligus memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(Nur)
