POHUWATO, TimeNUSANTARA – Masyarakat tambang di wilayah Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, serta masyarakat desa balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato mulai gelisah menyusul keputusan penghentian kegiatan penambangan yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari.
Keputusan tersebut memicu ketidakpuasan dan menimbulkan berbagai pernyataan keras dari warga setempat. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Jika pemerintah tidak cepat mengambil kebijakan, maka akan berdampak buruk pada keberlangsungan Pilkada serentak mendatang,” ujar salah seorang warga Buntulia Haslam anunu.
Hasalam dengan tegas mengancam akan melakukan aksi Golput (tidak memilih) bersama pekerja tambang lainya jika kegiatan pekerjaan mereka tidak dibuka kembali.
“Bagi kami itu tidak adil, kalian yang berpesta, sementara kami yang terdzolimi secara ekonomi,” tambahnya dengan nada kecewa Selasa (12/11/2024) kepada timenusantara.com
Sementara warga penambang lain menyadari bahwa lokasi tambang yang mereka kelola berada di area ilegal. Namun, bagi mereka, tambang tersebut adalah sumber utama mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pendidikan anak-anak. “Kami tahu tambang ini ilegal, tapi siapa yang memikirkan masa depan anak-anak kami? Tanpa tambang, mereka bisa putus sekolah, sementara bantuan dari pemerintah tidak pernah kami rasakan,” tegas warga lainnya.
Menurut para penambang, dampak positif dari aktivitas tambang ini sangat besar, bukan hanya untuk warga lokal, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di luar daerah. “Kami hanya meminta agar Kapolda Gorontalo beserta Pemerintah Daerah memikirkan nasib kami sebagai pekerja karena hampir keseluruhan masyarakat diwilayah Pohuwato adalah sebagai penambang. Jika tambang tetap ditutup, kami tidak segan untuk bersatu dan Golput di Pilkada Pohuwato 2024 nanti,” ujar Hasalam bersama seorang penambang lainya.
Ancaman Golput dari para penambang ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah Daerah dan para calon bupati yang akan bertarung di Pilkada Pohuwato tahun ini. Mereka menegaskan, “Mayoritas masyarakat Pohuwato menggantungkan hidup dari tambang. Jika kami Golput, jangan salahkan kami.”
Ketegangan ini menunjukkan urgensi bagi pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk mencari solusi yang bijak guna menyelesaikan konflik antara kepentingan masyarakat dan regulasi yang ada. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dikhawatirkan akan memengaruhi stabilitas sosial dan politik di wilayah kabupaten Pohuwato, khususnya menjelang Pilkada serentak tahun 2024.
(Nopri Dotulong)
