HUKRIM, TimeNUSANTARA — Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal kembali disorot di Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Lokasi pengolahan material yang diduga mengandung emas tersebut disebut-sebut berkaitan dengan lahan milik Sangadi (Kepala Desa) Tuntung Timur, Mahyudin Mokodompis.
Dari pantauan media ini pada Rabu (9/9/2026), ditemukan aktivitas rendaman material berskala besar yang diduga mengandung emas di kawasan Kilo 4, Desa Tuntung Timur. Di lokasi terlihat sirkulasi cairan yang diduga digunakan dalam proses pengolahan, sementara kondisi pegunungan di sekitar area tampak telah mengalami pengerukan dalam skala yang cukup luas.
Yang lebih mengkhawatirkan, proses rendaman tersebut diduga menggunakan sianida bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) yang penggunaannya dalam pengolahan emas ilegal kerap menimbulkan pencemaran lingkungan serta membahayakan kesehatan warga sekitar. Dugaan ini masih memerlukan pemeriksaan aparat dan uji laboratorium untuk memastikan jenis dan kadar bahan kimia yang digunakan.
Seorang penjaga di lokasi menyebut proses rendaman telah berlangsung sekitar satu minggu dan diperkirakan segera memasuki tahap peleburan (pelelesan). Saat ditanya soal kepemilikan lahan, penjaga menyebut nama Mahyudin Mokodompis sebagai pemilik.
Sangadi Bungkam Saat Dikonfirmasi
Guna menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan, media ini telah berupaya mengonfirmasi hal tersebut kepada Mahyudin Mokodompis melalui pesan WhatsApp. Namun hingga 1×24 jam sejak konfirmasi dilayangkan dan hingga berita ini diterbitkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan apa pun. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan klarifikasi.
Dasar Hukum
Jika benar aktivitas tersebut merupakan pertambangan tanpa izin, pelaku terancam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Pihak yang menampung, membeli, atau mengolah hasil tambang ilegal juga dapat dijerat Pasal 161 UU Minerba dengan ancaman serupa.
Sementara itu, dugaan penggunaan sianida sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) berpotensi melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya:
Pasal 69 ayat (1) huruf f, yang melarang pembuangan limbah B3 seperti sianida ke media lingkungan hidup tanpa pengolahan;
Pasal 98 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara 3–10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja melampaui baku mutu lingkungan hidup;
Pasal 60, terkait larangan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp3 miliar.
Penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada hasil penyelidikan resmi mengenai jenis bahan, cara memperoleh, metode penggunaan, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Media ini mendesak Polda Sulut, melalui Polres Bolmut, untuk segera turun langsung menyelidiki dugaan rendaman material emas berskala besar di Kilo 4, Desa Tuntung Timur, serta dugaan penggunaan sianida ilegal di lokasi tersebut. Jika terbukti melibatkan lahan milik sangadi, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemerintah daerah juga sepatutnya bersikap tegas apabila keterlibatan sangadi nantinya terbukti, mengingat kepala desa semestinya menjadi teladan dalam menjaga lingkungan dan menaati hukum.
Peliput: Fadlan Ibunu
Penerbit: Redaksi www.timenusantara.com
