Inspektorat Diuji, Mengapa Penyelewengan Anggaran Terus Terjadi Tanpa Temuan

Jumat, 10 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

NASIONAL, TimeNUSANTARA – Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat peran inspektorat daerah terus menjadi sorotan. Setelah pertemuan dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) pada Rabu (8/1/2025) kemarin. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mencapai Rp1.200 triliun di 552 daerah.

Namun, di tengah penguatan tersebut, muncul ironi yang tak dapat diabaikan. Di berbagai pemberitaan, praktik penyelewengan anggaran seperti perjalanan dinas fiktif, konsultan tak relevan, hingga proyek studi kelayakan yang boros terus terungkap. Sayangnya, inspektorat daerah seolah tak pernah menemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran serius. Pertanyaan pun mencuat: apakah fungsi pengawasan inspektorat benar-benar berjalan?

Menurut Tito, kerja sama dengan BPPIK diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan daerah. Kepala BPPIK, Aries Marsudiyanto, juga mengimbau pemda untuk mengurangi praktik pemborosan yang kerap menjadi celah korupsi. Namun, apakah ini cukup? Tanpa evaluasi mendalam atas kinerja inspektorat, publik tetap skeptis.

“Kami mencari formula agar kebocoran anggaran dapat dicegah, ditangkal, bahkan diberantas,” ujar Aries. Presiden Prabowo Subianto juga mengamanatkan agar anggaran digunakan tepat sasaran. Sayangnya, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya jarak lebar antara peraturan dan pelaksanaan. (***)

Berita Terkait

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah
Dari Tanah Mongondow, Tiga Warisan Budaya Kotamobagu Catat Sejarah Nasional
Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat
Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka
Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati
Kenali Coretax: Cara UMKM Beradaptasi dengan Sistem Pajak Digital
Mengenal Peran Audit Internal dalam Mengawal BLT Dana Desa
Prabowo Ajukan Tambahan APBN, Targetkan 70 Ribu Polhut di Tengah Perombakan Besar Jajaran Polri

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:07 WITA

Gibran Disebut Ingin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Masukan di Tengah Polemik Ijazah

Sabtu, 7 November 2026 - 16:42 WITA

Dari Tanah Mongondow, Tiga Warisan Budaya Kotamobagu Catat Sejarah Nasional

Kamis, 5 November 2026 - 07:49 WITA

Tak Ingin Guru dan Nakes Berjuang Sendiri, MAP Datangi Pemerintah Pusat

Selasa, 3 November 2026 - 19:24 WITA

Bikin Heboh! Enam Jenderal Polri Dikabarkan Jadi Tersangka

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:06 WITA

Pasca-OTT dan Vonis 8,5 Tahun Bupati Nonaktif, KPK Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Pati

Berita Terbaru

Plt. Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohamad Aditya Pontoh, S.I.P., saat menyampaikan arahan dalam kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (18/11/2026).

BOLMUT

MAP Perkuat Fondasi Pembangunan Bolmut 2025–2029

Rabu, 18 Nov 2026 - 12:55 WITA