Frans Ali Pontoh Ajak Masyarakat Jangan Tertipu Dengan Pembiyayaan Komite Sekolah

Kamis, 21 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PENDIDIKAN, Timenusantara – Frans Ali Pontoh warga asal desa Bohabak 3 Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Provinsi Sulawesi Utara ini, mengajak kepada seluruh masyarakat Bolmut untuk mengetahui aturan main dalam pembiyayaan sekolah agar tidak tertipu dengan namanya komite.

Iya meminta agar masyarakat dapat mencermati aturan yang ada sehingga beban pembiyayaan sekolah bagi orang tua wali murid yang tak mampu tidak lagi menjadi beban fikiran, yang selalu dimainkan oleh oknum-oknum kepala sekolah yang akhir-akhir ini banyak mendapat laporan dari masyarakat.

Iyapun meminta kepada seluruh masyarakat ketika terjadi pungutan atau pembiyayaan baik pendaftaran murid baru atau penggambilan ijaza yang membuat beban orang tua murid dapat segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib jika tak sesuai dengan aturan yang ada.

Iya juga membeberkan soal aturan polemilk komite atau pembiayaan sekolah berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, berikut aturan, larangan, dan sanksi tentang pungutan dan sumbangan pendidikan.

  • Pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik, orang tua, atau wali murid yang tidak mampu secara ekonomis
  • Pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik
  • Pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya

Sanksi Pungutan

  • Satuan pendidikan dasar yang melakukan pungutan bertentangan dengan Permendikbud harus mengembalikan sepenuhnya pada siswa, orang tua, atau wali murid
  • Pelanggaran ketentuan Permendikbud dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

“aturanya jelas seperti itu tinggal bagai mana sekolah sekolah menyikapinya, dan masyarakat bisa menyekolahkan anaknya tanmpa memikirkan biyayah mahal,”tambah Frans Ali Pontoh kepada media ini kamis (21/12/2023)

 

Berita Terkait

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran
MAP Perkuat Fondasi Pembangunan Bolmut 2025–2029
Di Balik 500 Paket Sembako, Ada Kepedulian HBL dan Fikri Gam untuk Masyarakat Boltara
Pembagunan Tambak Udang Modern Biontong 1 Masuk Tahap Persiapan Teknis
Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian
Plt Bupati MAP Sampaikan Ranperda APBD Boltara 2027
HUT ke-22 SMKN 1 Kaidipang, Plt Bupati Dorong Penguatan Disiplin dan Kualitas Pendidikan
Plt Bupati Aditya Dorong Pemuda Boltara Berwirausaha

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:55 WITA

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Selasa, 17 November 2026 - 22:53 WITA

Di Balik 500 Paket Sembako, Ada Kepedulian HBL dan Fikri Gam untuk Masyarakat Boltara

Selasa, 17 November 2026 - 17:45 WITA

Pembagunan Tambak Udang Modern Biontong 1 Masuk Tahap Persiapan Teknis

Selasa, 17 November 2026 - 15:04 WITA

Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian

Kamis, 12 November 2026 - 23:53 WITA

Plt Bupati MAP Sampaikan Ranperda APBD Boltara 2027

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA