BOLTARA, TimeNUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai memperketat pengawasan terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya terkait pemenuhan data dan dokumen pencegahan korupsi yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Dalam rapat evaluasi perangkat daerah pengampu Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Kamis (7/5/2026), Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, menegaskan bahwa persoalan keterlambatan dan ketidaksinkronan data di masing-masing OPD tidak boleh lagi terjadi.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Boltara itu berubah menjadi forum evaluasi serius. Sirajudin meminta seluruh pimpinan OPD tidak sekadar hadir secara administratif, melainkan benar-benar memahami tanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen MCSP yang menjadi indikator pengawasan dan pencegahan korupsi daerah.
“Persoalan data harus menjadi perhatian utama. Semua OPD wajib bergerak cepat menyelesaikan tindak lanjut dan memastikan seluruh dokumen terinput dengan benar sebelum batas waktu berakhir,” tegas Sirajudin di hadapan jajaran perangkat daerah.
Menurutnya, lemahnya koordinasi dan lambatnya pemenuhan dokumen dapat berdampak langsung terhadap capaian indeks pencegahan korupsi Kabupaten Boltara. Karena itu, ia meminta seluruh OPD menyatukan persepsi dan bekerja lebih terukur.
Sirajudin juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak ingin agenda penguatan integritas hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Ia meminta seluruh kepala OPD membangun sistem kerja yang transparan, tertib administrasi, serta mampu dipertanggungjawabkan.
Dalam rapat tersebut, seluruh pimpinan perangkat daerah turut menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan pengawasan internal dan pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Boltara menargetkan seluruh dokumen MCSP dapat diselesaikan sebelum penutupan masa input, sehingga proses verifikasi oleh tim penilai berjalan maksimal dan capaian indeks pencegahan korupsi daerah meningkat pada tahun ini.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Boltara, Moh. Aditya Pontoh, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara.
Penulis/editor: Fadlan Ibunu
