MANADO, TimeNUSANTARA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik berbasis transparansi. Hal itu ditegaskan langsung Bupati Boltara, Sirajudin Lasena saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Utara, Selasa (12/05/2026), di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Dalam forum strategis yang turut dihadiri jajaran KPK RI dan Kementerian ATR/BPN tersebut, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa Pemkab Boltara siap memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang secara transparan demi mempercepat pembangunan daerah serta memberi kepastian pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat membangun sistem pelayanan yang bersih, terbuka, dan memudahkan masyarakat. Persoalan pertanahan tidak boleh lagi menjadi hambatan pembangunan maupun investasi daerah,” ujar Bupati Sirajudin.
Menurutnya, langkah kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK RI menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan, khususnya di sektor pertanahan yang selama ini menjadi perhatian nasional.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah didorong menjalankan sembilan program strategis nasional yang berfokus pada transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang. Program itu mencakup integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, hingga percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, pemerintah daerah juga diarahkan memperkuat sensus pertanahan berbasis geospasial, pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, optimalisasi reforma agraria, hingga konsolidasi tanah untuk mendukung percepatan ekonomi daerah.
Bupati Sirajudin menilai, program tersebut sangat penting untuk mendorong iklim investasi yang sehat sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.
“Kami ingin pelayanan publik di Boltara semakin cepat, akurat dan memiliki kepastian hukum. Ini bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu pula, Bupati Boltara turut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Yulius Selvanus, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, jajaran Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Sulut, para bupati/wali kota, serta kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Utara.
Penulis/editor: Fadlan Ibunu
