GORONTALO, TimeNUSANTARA – Gejolak kepercayaan publik terhadap wakil rakyat kembali memanas. Setelah beberapa anggota DPRD di Jakarta menjadi sasaran amarah warga hingga rumah pribadi mereka dirusak, kini giliran Provinsi Gorontalo diguncang kasus serupa.
Seorang anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu (WM) dari Fraksi PDIP, terekam dalam video berdurasi 30 detik melontarkan pernyataan kontroversial yang menyulut kemarahan warga. Dalam rekaman yang viral di media sosial itu, WM dengan santai menyebut dirinya tengah “merampok uang negara” lewat anggaran perjalanan dinas ke Makassar, Sulawesi Selatan.
“Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan saja. Biar negara ini semakin miskin,” ujar WM sambil tertawa bersama seorang perempuan yang diduga bukan istrinya.
Pernyataan tersebut langsung menuai gelombang kritik dan kecaman. Warganet menilai ucapan WM mencerminkan arogansi pejabat sekaligus memperkuat stigma korupsi di tubuh legislatif. Meski melalui akun Facebook pribadinya WM sudah meminta maaf, publik menilai hal itu hanya basa-basi.
“Kalau di Jakarta rakyat sampai geram dan merusak rumah anggota DPRD, jangan sampai hal serupa terjadi di Gorontalo. DPRD harus segera bertindak,” ungkap salah satu warga gorontalo kepada media ini “Jumat (19/9/2025).
Sementara itu Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo memastikan akan memanggil WM untuk dimintai klarifikasi. Anggota BK, Umar Karim, menegaskan kasus ini akan diproses meski tanpa laporan resmi, sebab menyangkut etika dan disiplin anggota dewan.
Jika terbukti melanggar kode etik, WM terancam sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian sebagai anggota DPRD. Namun, sejumlah masyarakat sipil di Gorontalo menilai mekanisme internal dewan tidak cukup. Mereka mendesak agar penegak hukum juga turun tangan bila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran.
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi anggota DPRD di Indonesia. Setelah Jawa diguncang amarah publik terhadap Uya Kuya, Nova Irba, Eko Patrio, dan Sharoni, kini Gorontalo menghadapi ujian serupa.
Rakyat menunggu sikap tegas DPRD. Jika dewan kembali bermain-main, bukan tidak mungkin amarah publik di Gorontalo berubah menjadi gelombang aksi nyata sebagaimana terjadi di Jakarta.
(Fadlan Ibunu)
