Tiga Pimpinan DPRD Bolmut Periode 2020-2024 Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Ganda, Rp1,1 Miliar Dikembalikan, LSM Galaksi Sulut: Proses Hukum Wajib Tetap Berjalan

Rabu, 2 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Kejari Bolmut saat menerima pengembalian kerugian uang negara dari Tiga Pimpinan DPRD Bolmut periode 2020-2025 dan Ketua LSM Galaksi Sulut: Rehinal Mokodompis saat berkunjung dikantor Kejati Sulut Rabu (2/7/2025)

Gambar Kejari Bolmut saat menerima pengembalian kerugian uang negara dari Tiga Pimpinan DPRD Bolmut periode 2020-2025 dan Ketua LSM Galaksi Sulut: Rehinal Mokodompis saat berkunjung dikantor Kejati Sulut Rabu (2/7/2025)

Oleh Fadlan Ibunu | TimeNUSANTARA, Rabu 2 Juli 2025

BOLMUT, TimeNUSANTARA — Tiga pimpinan DPRD Bolaang Mongondow Utara (Boltara) periode 2020–2024 resmi terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan. Mereka diketahui telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.100.100.000 kepada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

Pengembalian dana tersebut memunculkan fakta hukum bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran yang kini tengah dalam tahapan penyelidikan oleh pihak kejaksaan Bolaang Mongondow Utara. Hal ini ditegaskan oleh Rheinal Mokodompis, Ketua LSM Gabungan Lembaga Anti Korupsi (Galaksi Sulut), saat ditemui media pada Rabu (2/7/2025).

“Pengembalian dana itu secara tidak langsung mengakui bahwa telah terjadi penyimpangan. Maka proses hukum tidak boleh berhenti hanya karena uang dikembalikan,” tegas Rheinal.

Ia juga menyoroti soal keadilan hukum, bahwa walaupun Kejari Bolaang Mongondow Utara telah menerima pengembalian dana kerugian negara tersebut namun bukan berarti akhir dari proses hukum yang saat ini sementara berjalan.

“ASN di Boltara ada yang sampai dikenakan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dalam kasus yang sama merugikan negara bahkan jauh lebih kecil, maka kami mendorong agar kasus serupa dengan anggaran yang fantastis itu terus diproses hingga sampai pada tahapan ingkra putusan pengadilan, ”jelas Rheinal.

Menurut Rheinal, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan:

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.”

“Artinya, meskipun dana sebesar Rp1,1 miliar telah dikembalikan, proses hukum terhadap dugaan korupsi oleh pimpinan DPRD Bolmut wajib terus berlanjut sampai adanya keputusan resmi dari lembaga peradilan”tegas Rheinal.

Kajari Bolmut: “Kasus Masih Jalan, Tidak Ada Main-main”

Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, Oktafian Syah Effendi, S.H., M.H., menanggapi polemik tersebut dengan menegaskan bahwa hingga kini tidak ada penghentian penyelidikan.

“Ini baru penyelidikan. Pengembalian dana adalah bentuk tanggung jawab dan komparatif, tapi bukan berarti kasusnya berhenti. Proses akan terus berjalan hingga ada perintah lebih lanjut dari pimpinan kami di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Kajari saat diwawancarai di kantornya, Rabu (2/7/2025).

Ia juga memastikan bahwa kasus ini telah dimonitor oleh pimpinan Kejaksaan di pusat, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, tanpa intervensi pihak mana pun.

Kronologi Kasus: Tunjangan Ganda Tanpa Dasar

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam penggunaan dana tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan DPRD Bolaang Mongondow Utara. Kasus ini dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 447/P.1.19/Fd.1/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

Dalam temuan jaksa, para pimpinan DPRD Periode 2020-2024 diduga menerima dua hak keuangan sekaligus, yakni:

• Tunjangan perumahan, karena Pemkab Bolaang Mongondow Utara tidak menyediakan rumah dinas.

• Namun juga menikmati belanja rumah tangga, yang semestinya hanya berlaku jika menempati rumah dinas.

“Ini jelas pelanggaran. Mereka tidak menempati rumah dinas, tapi menerima tunjangan perumahan dan sekaligus belanja rumah tangga. Itu hak yang tumpang tindih dan melanggar aturan,” tegas Kajari dihadapan awak media Rabu (2/7/2025).

Berita Terkait

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran
MAP Perkuat Fondasi Pembangunan Bolmut 2025–2029
Di Balik 500 Paket Sembako, Ada Kepedulian HBL dan Fikri Gam untuk Masyarakat Boltara
Pembagunan Tambak Udang Modern Biontong 1 Masuk Tahap Persiapan Teknis
Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian
Plt Bupati MAP Sampaikan Ranperda APBD Boltara 2027
HUT ke-22 SMKN 1 Kaidipang, Plt Bupati Dorong Penguatan Disiplin dan Kualitas Pendidikan
Plt Bupati Aditya Dorong Pemuda Boltara Berwirausaha

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:55 WITA

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Selasa, 17 November 2026 - 22:53 WITA

Di Balik 500 Paket Sembako, Ada Kepedulian HBL dan Fikri Gam untuk Masyarakat Boltara

Selasa, 17 November 2026 - 17:45 WITA

Pembagunan Tambak Udang Modern Biontong 1 Masuk Tahap Persiapan Teknis

Selasa, 17 November 2026 - 15:04 WITA

Tinggalkan Kampung Halaman Demi Pendidikan, Sutrisno Van Gobel Tak Ingin Mahasiswa Boltara Berjuang Tanpa Perhatian

Kamis, 12 November 2026 - 23:53 WITA

Plt Bupati MAP Sampaikan Ranperda APBD Boltara 2027

Berita Terbaru

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sebagai upaya memperkuat koordinasi serta pelayanan kedaruratan lintas daerah, Jumat (20/11/2026).

BOLMONG

Boltara dan Bolmong Perkuat Kerja Sama Penanganan Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:55 WITA

Ketua Bunda PAUD Kota Kotamobagu, Ny. Rindah Gaib Mokoginta, bersama rombongan saat melaksanakan studi tiru pengembangan program PAUD di Kota Bandung, Jawa Barat, 17–20 November 2026.

KOTAMOBAGU

Rindah Mokoginta Tak Ingin PAUD Kotamobagu Sekadar Tempat Belajar

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:12 WITA

Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat bersama jajaran pemerintah daerah saat menerima kunjungan tim surveior LAM-KPRS di RSUD Kotamobagu, Kamis (19/11/2026).

KOTAMOBAGU

RSUD Kotamobagu Diuji Konsistensi Mutu Pelayanan

Kamis, 19 Nov 2026 - 23:05 WITA

Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu Ny. Rindah Gaib Mokoginta saat menjajaki peluang kolaborasi pendidikan dan pemberdayaan SDM bersama Rektor Unikom Bandung.

KOTAMOBAGU

Rindah Gaib Mokoginta Jajaki Kolaborasi dengan Unikom

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:59 WITA