BOLMUT, TimeNUSANTARA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa (sangadi) dan camat se-Bolmut di Aula Bapelitbangda pada Senin (10/5/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena, didampingi Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh, ini bertujuan memastikan kesiapan dan keselarasan program pembangunan, terutama di bidang ketahanan pangan menjelang implementasi program makan bergizi gratis yang akan segera dilaksanakan di Kabupaten Bolmut.
Dalam arahannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang mewajibkan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kesiapan produksi dan distribusi bahan pokok menjadi prioritas utama.
“Seluruh bahan pokok seperti beras harus berasal dari petani lokal, begitu juga dengan komoditas lainnya seperti rica, ikan, ayam, bawang, dan telur. Semua harus diambil dari petani dan pengusaha lokal Bolmut. Ini menjadi prinsip utama program ketahanan pangan yang harus kita dukung penuh,” tegas Sirajudin.
Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya tentang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang ekonomi besar bagi masyarakat Bolmut. Dengan memastikan setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan, dampak ekonomi berkelanjutan akan lebih terasa.
“Misalnya, Kecamatan Bolangitang Timur bisa fokus pada produksi rica, sementara kecamatan lain mengembangkan pertanian sayur dan komoditas unggulan masing-masing. Dengan begitu, ketika program berjalan, efek ekonomi berlapis akan dirasakan oleh petani, nelayan, UMKM, serta pengusaha ayam petelur di Bolmut,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) segera mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam program ini. Sesuai arahan Presiden, 20% dari ketahanan pangan harus dikelola melalui Bumdes, sehingga pendataan aset, baik yang bergerak maupun tidak, harus segera dilakukan.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Mulai sekarang, para sangadi wajib mendata jumlah petani, nelayan, serta umkm di desanya, termasuk luas lahan pertanian yang digunakan. Ini adalah momentum bagi kita untuk memanfaatkan kebijakan nasional demi kesejahteraan daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi dan mengevaluasi implementasi program ini, mulai dari tingkat OPD, kecamatan, hingga desa.
“Arahan Pak Bupati sudah jelas, setiap program harus dievaluasi secara menyeluruh agar berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinkronisasi dari desa hingga ke kabupaten adalah kunci agar manfaat program ini benar-benar dirasakan,” ungkap Aditya.
Dengan langkah strategis ini, Wakil Bupati Aditya optimistis bahwa program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis akan berjalan optimal, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.
[Fadlan Ibunu]
