KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Pemerintah Kota Kotamobagu terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi, pembenahan sistem, serta penguatan kapasitas aparatur agar masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan yang profesional, cepat, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, saat menghadiri Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Manado, Selasa (4/8/2026).
Entry meeting tersebut menjadi tahap awal dalam rangkaian penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih membutuhkan perbaikan sekaligus memastikan penyelenggaraan layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Rendy menegaskan, penilaian yang dilakukan Ombudsman RI tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif atau indikator penilaian. Menurutnya, proses tersebut perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan pelayanan pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat.
“Pelayanan publik harus terus kita evaluasi dan sempurnakan. Yang menjadi perhatian bukan hanya administrasi, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, cepat, transparan, dan responsif,” ujar Rendy.
Ia menyampaikan bahwa Pemkot Kotamobagu berkomitmen melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Langkah tersebut antara lain melalui pengembangan inovasi pelayanan, penguatan sistem kerja, serta peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Rendy, kualitas pelayanan sangat berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas sekaligus merespons kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pembenahan pelayanan pemerintah daerah.
Rendy juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap indikator dan standar pelayanan yang menjadi bagian dari penilaian Ombudsman RI.
Ia menilai, pemahaman terhadap indikator tersebut penting agar masing-masing perangkat daerah dapat mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki dan memastikan layanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.
“Setiap perangkat daerah harus memahami indikator dan standar pelayanan yang menjadi penilaian. Jangan hanya berorientasi pada penilaian, tetapi jadikan ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan secara terus-menerus,” tegasnya.
Rendy berharap proses penilaian Ombudsman RI dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Pemkot Kotamobagu. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Kotamobagu semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
(Riyan)
