KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menjadi salah satu rujukan pembelajaran bagi daerah tetangga dalam mengembangkan tata kelola pelayanan keagamaan, khususnya pengelolaan Badan Takmir Masjid (BTM) dan perhatian terhadap kesejahteraan imam masjid.
Hal itu terlihat dari kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) ke Pemkot Kotamobagu, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut secara khusus dimanfaatkan para legislator untuk menggali informasi dan mempelajari sistem pengelolaan BTM yang selama ini diterapkan di Kotamobagu.
Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menerima langsung rombongan tersebut. Dalam pertemuan itu, Pemkot Kotamobagu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan BTM, landasan regulasi, hingga berbagai tantangan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaannya.
Keterbukaan pemerintah daerah dalam membagikan pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pertukaran pengetahuan dan praktik antardaerah.
Weny Gaib menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik serta persoalan tersendiri. Karena itu, pengalaman yang telah diterapkan di Kotamobagu dapat menjadi bahan pembelajaran, meskipun penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Mereka ingin mengetahui tentang pengelolaan Badan Takmir Masjid (BTM) yang ada di Kota Kotamobagu dan kami jelaskan bagaimana regulasinya hingga masalah-masalah yang akan dihadapi, karena problem di setiap daerah pasti berbeda-beda,” ujar Weny.
Menurutnya, pertukaran informasi dan pengalaman seperti ini penting untuk memperkaya perspektif pemerintah daerah maupun lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bolmong, Amri Modeong, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari studi banding untuk mendalami pelayanan BTM yang berada di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Kotamobagu.
Selain sistem kelembagaan, rombongan juga ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para imam masjid.
Pihaknya berharap, berbagai informasi dan pengalaman yang diperoleh dari Pemkot Kotamobagu dapat menjadi bahan kajian dalam mengembangkan kebijakan serupa di Kabupaten Bolmong.
Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Pengalaman Pemkot Kotamobagu dalam mengelola pelayanan keagamaan menjadi referensi yang dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah lain.
Melalui keterbukaan berbagi informasi dan pengalaman, Pemkot Kotamobagu menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya tentang menjalankan program sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan daerah sekitar.
(Riyan)
