KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Wali Kota Kotamobagu mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) melalui Program Jaga Desa yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Penguatan Peran BPD Bersinergi dengan Pemerintah Desa se-Kota Kotamobagu yang digelar di Rutan Kelas IIB Kotamobagu, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara Ferry Tas, S.H., M.H., M.Si., Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara Stefanus B.A.N. Liow, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H., Kepala Rutan Kelas IIB Kotamobagu Aris Yulianta, A.Md.I.P., S.Sos., jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara, serta akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.
Dalam kesempatan itu, Wakajati Sulawesi Utara Ferry Tas mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran aparatur desa agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hukum.
“Konsekuensi atas kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, maupun ketidaktaatan aturan dalam tata kelola keuangan negara adalah hal yang nyata dan harus dihindari sejak dini,” tegas Ferry Tas.
Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, menjelaskan bahwa pemilihan Rutan Kotamobagu sebagai lokasi kegiatan bertujuan memberikan edukasi sekaligus pengingat kepada para kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pentingnya menjalankan pemerintahan desa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Kotamobagu, Aris Yulianta, mengatakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan rutan merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam mendukung program pembinaan dan edukasi bagi aparatur pemerintahan desa.
“Kemarin kami dihubungi oleh Ibu Kadis PMD, dan kami langsung menyambut baik dengan memfasilitasi aula yang ada. Ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi antarlembaga. Untuk substansi materi atau informasi lebih lanjut mengenai sosialisasi keuangan desa ini, rekan-rekan media nanti bisa langsung mengonfirmasi ke Ibu Kadis PMD atau pihak Kejaksaan, karena kapasitas kami di sini adalah sebagai mitra yang memfasilitasi tempat,” ujar Aris.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kotamobagu menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ABPEDNAS atas penyelenggaraan Program Jaga Desa yang dinilai mampu memperkuat pemahaman aparatur desa dalam mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
“Mungkin selama ini tidak sampai terjadi kerugian negara, namun pengelolaan keuangan yang tidak optimal kerap memicu kejanggalan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Di sinilah peran penting ABPEDNAS hadir sebagai solusi,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menjelaskan bahwa Kota Kotamobagu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Sulawesi Utara karena masih memiliki wilayah administrasi desa meskipun berstatus sebagai kota.
“Kota Kotamobagu adalah satu-satunya kota di Sulawesi Utara yang masih memiliki desa. Dari total 33 desa dan kelurahan yang kami miliki, 15 di antaranya masih berstatus desa,” jelasnya.
Menurut Wali Kota, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Kota Kotamobagu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Program Jaga Desa, sehingga aparatur desa memperoleh pembinaan langsung dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan ABPEDNAS.
Menutup sambutannya, Wali Kota berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat kapasitas kepala desa dan anggota BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pengawasan, sehingga pengelolaan dana desa dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan dan Rutan Kotamobagu. Semoga momentum ini memperkuat kolaborasi dan sinergi kita semua,” pungkasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik dan disambut antusias oleh para sangadi serta anggota BPD se-Kota Kotamobagu.
(Riyan)
