MANADO, TimeNUSANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mengambil langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi digital. Melalui kebijakan terbaru, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, resmi mengeluarkan instruksi pembatasan penggunaan telepon seluler bagi anak di lingkungan pendidikan.
Instruksi yang diterbitkan pada 24 Februari 2026 tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK dan sederajat di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kebijakan ini langsung diberlakukan sejak tanggal penetapan.
Dalam aturan tersebut, peserta didik secara tegas dilarang membawa dan menggunakan telepon seluler selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ponsel siswa wajib disimpan di tempat khusus yang disediakan pihak sekolah sebelum pembelajaran dimulai.
Meski demikian, penggunaan ponsel masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti atas arahan guru untuk kepentingan pembelajaran atau dalam situasi darurat dengan izin pihak sekolah.
Tidak hanya siswa, kebijakan ini juga mengatur disiplin tenaga pendidik. Guru dilarang menggunakan telepon seluler untuk kepentingan pribadi selama proses pembelajaran, kecuali dalam kondisi mendesak atau untuk menunjang kegiatan belajar.
Lebih jauh, seluruh satuan pendidikan diwajibkan aktif melakukan pengawasan terhadap akses digital di lingkungan sekolah. Hal ini mencakup pencegahan penyebaran konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan siber, hingga hoaks.
Pemerintah juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam menyosialisasikan aturan ini kepada siswa, orang tua, serta seluruh warga sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan bebas dari penyalahgunaan teknologi.
Tak kalah penting, keterlibatan orang tua menjadi kunci utama. Keluarga diminta untuk aktif membatasi serta mengawasi penggunaan ponsel anak di rumah, sekaligus memastikan akses internet yang sehat dan bertanggung jawab.
Selain itu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan diharapkan turut ambil bagian dalam memberikan edukasi penggunaan teknologi secara bijak, serta mendorong interaksi sosial yang lebih sehat di kalangan anak-anak.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Gubernur juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Utara agar melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini.
Langkah ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terkait tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak.
Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan lingkungan pendidikan dan sosial yang lebih aman, sehat, serta ramah bagi tumbuh kembang anak di era digital.(Khristian)
