KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Polres Kotamobagu bersama Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Aula Polres Kotamobagu, Selasa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, menyelaraskan tugas dan kewenangan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah.
Rakor dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kotamobagu, IPTU Ahmad Waafi, S.Tr.K., M.H., bersama jajaran penyidik Polres. Dari Pemerintah Kota Kotamobagu hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Nasli Paitungan, S.E., Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Bambang S. Dachlan, S.E., serta para PPNS dari sejumlah perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas berbagai aspek teknis penyidikan, mulai dari mekanisme koordinasi penanganan perkara, administrasi penyidikan, penerbitan surat perintah penyidikan, pelaksanaan upaya paksa sesuai kewenangan, hingga proses pemberkasan perkara.
Forum juga membahas mekanisme supervisi dan pengawasan penyidikan oleh penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasan difokuskan pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), termasuk pelanggaran di bidang ketertiban umum, lingkungan hidup, perizinan, perdagangan, serta urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan PPNS.
Kasat Reskrim Polres Kotamobagu, IPTU Ahmad Waafi, menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara Polri dan PPNS menjadi faktor penting dalam menciptakan proses penegakan hukum yang efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
“Koordinasi yang baik akan mempercepat proses penanganan perkara, menghindari tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku,” ujar IPTU Ahmad Waafi.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, rakor menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai tugas dan kewenangan penyidik dalam menjalankan penegakan hukum di daerah.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman bersama terkait tugas dan kewenangan penyidikan. Dengan sinergi yang baik, penegakan hukum di daerah dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Sahaya.
Selain rapat koordinasi, peserta juga mengikuti sosialisasi mengenai perkembangan regulasi dan pembaruan hukum acara pidana, termasuk materi terkait ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyidik agar tetap mengikuti perkembangan hukum nasional.
Melalui kegiatan ini, Polres Kotamobagu dan Pemerintah Kota Kotamobagu berkomitmen memperkuat kemitraan kelembagaan, meningkatkan koordinasi serta pertukaran informasi, guna mendukung penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
(Riyan)
