KOTAMOBAGU, TimeNUSANTARA – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai mengoptimalkan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan memperluas cakupan layanannya. Jika sebelumnya Posyandu lebih dikenal sebagai tempat pelayanan bagi ibu hamil, bayi, dan balita, kini fungsinya dikembangkan menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Perluasan fungsi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 yang menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan dengan peran lebih luas dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, Posyandu kini menjadi wadah terpadu yang berfungsi mengidentifikasi serta membantu penyelesaian berbagai persoalan dasar masyarakat secara menyeluruh.
“Pemahaman lama tidak salah, tapi sekarang fungsinya diperluas. Posyandu dihadirkan sebagai wadah terpadu agar berbagai persoalan dasar masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih menyeluruh, tidak lagi parsial,” ujar Sahaya.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sering kali saling berkaitan. Sebagai contoh, penanganan stunting tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sanitasi, ketersediaan air bersih, kualitas tempat tinggal, hingga faktor sosial dan ekonomi. Karena itu, Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung dalam penanganan berbagai persoalan tersebut.
Melalui sistem pelayanan yang baru, masyarakat dapat memanfaatkan Posyandu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Pada bidang kesehatan, Posyandu memberikan layanan seperti pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Di bidang pendidikan, masyarakat dapat melaporkan anak putus sekolah, mengakses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga memperoleh edukasi mengenai pola asuh.
Sementara pada bidang pekerjaan umum, Posyandu menjadi tempat penyampaian berbagai persoalan infrastruktur seperti drainase, jalan lingkungan, banjir, dan akses air bersih. Di bidang perumahan rakyat, masyarakat dapat melaporkan kondisi rumah tidak layak huni maupun kebutuhan rehabilitasi rumah dan penataan lingkungan.
Selain itu, Posyandu juga melayani pendataan warga yang membutuhkan bantuan sosial, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus. Pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan terkait keamanan lingkungan, kenakalan remaja, potensi konflik sosial, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Sahaya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Posyandu, meskipun tidak memiliki balita ataupun sedang membutuhkan layanan kesehatan. Menurutnya, kehadiran Posyandu dengan fungsi baru bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga berbagai persoalan dapat ditangani lebih cepat tanpa harus mendatangi banyak instansi.
“Jangan sampai masyarakat harus berpindah-pindah kantor hanya untuk menyampaikan satu persoalan. Melalui Posyandu, berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat diketahui lebih cepat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, setiap laporan yang diterima kader Posyandu nantinya akan diteruskan kepada perangkat daerah atau instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti sesuai bidang kewenangannya.
Untuk mendukung optimalisasi program tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu telah membentuk Tim Pembina Posyandu yang dipimpin Ny. Rindah Gaib Mokoginta serta terus meningkatkan kapasitas para kader melalui berbagai pelatihan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran kader sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.
Melalui perluasan fungsi Posyandu ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dijangkau, penanganan berbagai persoalan dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi, serta kualitas hidup masyarakat terus meningkat.
(Riyan)
